Ramai Kabar Pemakzulan Wapres Gibran, Waketum Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi

"Nah, jadi oleh karena itu bapak-bapak silakan sampaikan, suratnya sudah masuk dan menurut saya tadi sekali lagi biar ini enggak digoreng-goreng ke sana ke mari, bacakan minta pendapat masing-masing fraksi jadi pendapat DPR. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai. Case close," tutur Doli.

SERAMBINEWS.COM - Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, apabila DPR dan MPR tak kunjung memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilayangkan pada Juni 2025 lalu.

Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Slamet meminta legislatif tak mengabaikan surat usulan pemakzulan yang telah dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet.

Slamet menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa. Dia menilai keberadaan Wapres Gibran di pucuk pimpinan negara menempatkan Indonesia pada situasi genting.

"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujarnya.

Menurutnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menunjukkan sikap yang elegan dengan berkirim surat kepada DPR dan MPR.

Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tetapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab." 

"Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tegas Slamet.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Luruskan Ucapannya Soal Kepindahan Wapres Gibran ke Papua: Tidak mungkin

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPR RI untuk segera membacakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Awalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar ini mengatakan bahwa sistem demokrasi maupun hukum di Indonesia sudah mulai tertata.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, hal itu juga harus didukung dengan komitmen untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang telah dibangun.

 "Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Harto mengundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya, terus kemudian Gus Dur di-impeachment (dimakzulkan)." 

"Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita menjadi membuat sistem yang lebih baik," ucap Ahmad Doli dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (10/7/2025).