Pangkat Tertinggi Komcad SPPI Aceh Perwira Letnan Dua

SERAMBINEWS.COM - Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial bagi Komponen Cadangan (Komcad) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 telah berakhir.

Para personel komcad tersebut dilantik dan ditetapkan pada Sabtu (12/7/2025) kemarin. Untuk Aceh, ada 1.195 personel SPPI Batch-3 yang dilantik.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Karena para personel Komcad tersebut mengikuti pendidikan dasar militer, maka berlaku pula sistem kepangkatan layaknya di kemiliteran.

Namun menariknya, pangkat yang disandang personel Komcad tidak ditentukan berdasarkan prestasi selama latihan militer.

Melainkan langsung berdasarkan ijazah terakhir yang digunakan saat mendaftar.

Mengutip akun Instagram @komandancadangan, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendaftar Komcad SPPI minimal harus berijazah SMP/sederajat.

Artinya, personel Komcad SPPI bisa berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari jenjang SMP dan SMA sederajat, hingga S1 dan S2.

Baca juga: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Resmi Melantik 1.195 Personel Komcad SPPI Aceh

Baca juga: 1.195 Personel Komcad SPPI Aceh Resmi Dilantik, Ini Status, Tugas dan Besaran Gaji Mereka

Ijazah terakhir Ketika mendaftar itulah yang menjadi acuan sistem kepangkatan bagi personel Komcad SPPI Aceh.

Aturan tersebut tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 3 Tahun 2021, yang menjadi peraturan pelaksana dari program Komcad.

Berdasarkan Pasal 34 Permenhan No. 3 Tahun 2021, pembagian pangkat Komcad untuk anggota ditetapkan secara tegas berdasarkan tingkat pendidikan formal. 

Untuk ijazah D3, D4, S1, dan S1 Profesi, diberikan pangkat Perwira Letnan Dua (Letda). 

Untuk ijazah SMA/Sederajat diberikan pangkat Bintara Sersan Dua (Serda). Sedangkan untuk yang berijazah SMP/Sederajat, diberikan pangkat Tamtama Prajurit Dua (Prada).

Pangkat ini diberikan secara resmi kepada Komcad SPPI Aceh saat upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji sebagai anggota Komcad, Sabtu (12/7/2025).

Selain ditentukan oleh ijazah, ada beberapa hal lain terkait pangkat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021.

Antara lain, pangkat anggota Komcad mengacu pada pangkat TNI. Artinya, baik jenis, bentuk, dan warna mengacu pada penggolongan pangkat yang ada di TNI.

Selain itu, pangkat militer dimaksud juga hanya digunakan oleh anggota Komcad selama masa aktif, yaitu saat mengikuti pelatihan atau ketika dimobilisasi oleh negara. 

Terakhir ditegaskan bahwa pangkat anggota Komcad SPPI tidak menimbulkan hak lain seperti gaji atau tunjangan jabatan, di luar hak-hak yang sudah ditetapkan untuk anggota Komcad.

Artinya, penabalan pangkat itu tidak disertai hak finansial tambahan. Sebab Komcad sendiri merupakan program bela negara berbasis kesukarelaan, bukan jalur karir militer.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Komcad SPPI Aceh bukan bagain dari TNI aktif dan tidak sama dengan TNI. 

Komcad SPPI juga tidak bertujuan untuk mencetak prajurit TNI.

Baca juga: Korban Polisi Gadungan Bermunculan, Usai di Aceh Utara, Kini Ada dari Bireuen dan Kota Lhokseumawe

Baca juga: VIDEO - Geger! Khamenei Pamer Karikatur ‘Liberty Trump’ Diserang Rudal Iran

Komcad adalah komponen cadangan militer yang dipersiapkan untuk memperkuat kekuatan TNI dalam sistem pertahanan negara. 

Anggota Komcad bersifat sukarela dan tidak terikat dinas aktif seperti anggota TNI. 

Hal itu telah ditegaskan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Depo Pendidikan Kejuruan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Dodikjur Rindam) V/Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (26/5/2025).

Ditegaskannya, program pelatihan SPPI bukan ditujukan untuk mencetak prajurit TNI, melainkan membentuk komponen cadangan yang siap mendukung pertahanan dan pembangunan nasional. 

“Para peserta akan dibekali etos kerja dan kedisiplinan, serta kemampuan bela negara,"

"Bukan untuk dijadikan prajurit TNI, melainkan sebagai komponen cadangan yang dipersiapkan apabila negara memerlukan,"

"Baik dalam mendukung pembangunan nasional maupun menjaga kedaulatan negara bersama TNI," tegas Menhan.(*)