3 Bupati di Aceh Jadi Pengurus Asosiasi Kabupaten se-Indonesia, Ini Sosoknya

Ia adalah mantan kombatan GAM di wilayah Aceh Besar. Sempat lama vakum dari dunia politik, pada pilkada lalu ia terpilih

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tiga bupati di Aceh terpilih masuk dalam Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025-2030.

Ketiganya adalah Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRA.

Ia adalah mantan birokrat yang pensiun dini lalu terjun ke dunia politik.

Kemudian ada Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin yang merupakan Politisi muda dari Partai Gerindra. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRA.

Terakhir ada Bupati Aceh Besar, Muharram Idris atau yang lebih dikenal sebagai Syech Muharram.

Ia adalah mantan kombatan GAM di wilayah Aceh Besar. Sempat lama vakum dari dunia politik, pada pilkada lalu ia terpilih jadi bupati lewat jalur Independen.

Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025-2030 yang berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Wakil Gubernur Fadlullah menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif kepala daerah dari Aceh dalam kepengurusan APKASI.

Menurutnya, ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten di Aceh dengan jejaring nasional, khususnya dalam mendorong pembangunan daerah berbasis kekhususan dan keistimewaan Aceh.

“Saya berharap para bupati yang masuk dalam kepengurusan APKASI ini mampu menjadi duta kepentingan daerah, dan membawa daerah khusus Aceh ke arah yang lebih baik, berdaya saing, dan berwibawa di tingkat nasional,” ujar Fadlullah.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan kepala daerah Aceh dalam struktur APKASI harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan berbagai isu penting Aceh, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

APKASI sebagai wadah resmi para bupati se-Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak kolaborasi antardaerah, sekaligus jembatan komunikasi efektif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.(mun)