Berita Banda Aceh

Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh Sebut Penyusunan Raqan PRJM Harus Menjawab Permasalahan Kota

penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raqan RPJM 2025-2029 di Gedung DPRK Banda Aceh, Jum'at (18/7/2025)

Editor: IKL
IST
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Mehran Gara dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raqan RPJM 2025-2029 di Gedung DPRK Banda Aceh, Jum'at (18/7/2025). 

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh meminta Wali Kota agar penyusunan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029  harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program-program pembangunan untuk periode 5 tahun ke depan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang belum teratasi hingga saat ini.  

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Mehran Gara dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raqan RPJM 2025-2029 di Gedung DPRK Banda Aceh, Jum'at (18/7/2025).

Fraksi Partai Gerindra berharap dalam penyusunan rancangan qanun ini telah teridentifikasi semua permasalahan-permasalahan yang saat ini masih terjadi di Kota Banda Aceh, mencakup permasalahan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, persoalan sampah, pendistribusian air bersih, perparkiran, syariat Islam, pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, RTRW dan RTH, pengelolaan aset, optimalisasi PAD, persoalan gender dan anak.

Termasuk berbagai persoalan infrastruktur pembangunan seperti persoalan banjir genangan akibat drainase yang tersumbat dan berbagai fasilitas publik lainnya serta kinerja ASN yang hingga kini dirasakan masih belum optimal dalam memberikan pelayanan dasar kepada seluruh lapisan masyarakat. 

"Berbagai permasalahan ini juga merupakan janji kampanye dan tertuang dalam visi misi Illiza-Afdhal yang telah disampaikan pada saat kampanye pilkada 2024 yang lalu," ungkap Mehran.

Lebih lanjut dalam pandangan Fraksi Gerindra, raqan RPJM ini nantinya akan menjadi qanun yang merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan strategis dan program pembangunan Kota Banda Aceh.

"RPJM ini merupakan fondasi dasar untuk 5 tahun yang akan datang yang akan direalisasikan dalam penyusunan Renstra, dan RKPD setiap tahunnya oleh seluruh OPD sehingga harus  terprogram dengan tepat guna dalam mengatasi semua permasalahan, hingga kemajuan Kota Banda Aceh dapat terwujud dalam upaya mencapai tujuan utama dalam pembangunan yaitu tercapainya  kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," tutup Mehran. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved