Distribusi Beras Bulog di Sabang Terhambat, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRK

Ia menilai, keterlambatan penyaluran beras oleh Perum Bulog Sabang telah berdampak nyata terhadap ketersediaan stok di tingkat pengecer dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Arrahman, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap terhambatnya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Sabang.

Ia menilai, keterlambatan penyaluran beras oleh Perum Bulog Sabang telah berdampak nyata terhadap ketersediaan stok di tingkat pengecer dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

“Kami menyayangkan kondisi ini. Masyarakat tidak boleh dirugikan hanya karena kendala administratif seperti belum turunnya izin salur,” kata Albina kepada Serambinews.com, Senin (21/7/2025).

Namun demikian, Albina juga mengungkapkan bahwa informasi yang mereka terima menyebutkan penyebab utama terhambatnya distribusi bukan semata soal perizinan.

Tetapi adanya kebijakan penghentian distribusi sementara akibat dugaan pelanggaran oleh oknum pedagang yang menjual beras SPHP di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita dapat informasi bahwa stok beras SPHP masih tersedia di Gudang Bulog. Namun distribusinya terhenti karena adanya temuan sejumlah pedagang menjual di atas HET,” jelas Albina.

Baca juga: Stok Beras SPHP di Pasar Mulai Menipis, Bulog Sabang Akui Belum Kantongi Izin Salur

Ia menilai, jika informasi tersebut benar, maka kebijakan penghentian distribusi secara menyeluruh sangat disayangkan.

Menurutnya, tindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan secara terukur dan tidak merugikan pedagang lain yang taat aturan maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.

“Kita harap jangan semua kios dihukum karena ulah segelintir oknum.

Kios yang terbukti nakal, ya ditindak. Tapi distribusi ke kios lain harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Lebih lanjut, Albina menekankan pentingnya skema antisipatif dan responsif dari Bulog, mengingat Sabang merupakan daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam akses logistik dan distribusi barang pokok.

“Bulog seharusnya lebih sigap. Jika distribusi terhambat karena persoalan administratif, maka itu harus bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya.

Baca juga: Bulog Sabang Jamin Ketersediaan Beras di Gudang Cukup untuk Enam Bulan, Hanafiah: Stok 690 Ton 

Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.

Sebagai representasi lembaga legislatif, Albina menilai penting bagi Bulog untuk memperbaiki pola koordinasi dengan Provinsi maupun pemerintah pusat dan memperkuat peran di daerah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aktif mencari solusi di lapangan.

“Fungsi Bulog bukan hanya menyimpan dan menyalurkan, tetapi memastikan seluruh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil seperti Sabang, memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga yang stabil dan terjangkau,” katanya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Sabang melalui dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan Bulog agar penyaluran beras SPHP dapat segera dilanjutkan.

Hal ini dinilai penting untuk mencegah kelangkaan yang berkepanjangan dan potensi lonjakan harga di pasar.

“Kami meminta agar Pemerintah Kota ikut turun tangan dan memastikan penyaluran beras ini segera dilakukan. Jika terus dibiarkan, akan ada dampak domino terhadap stabilitas harga di pasar,” lanjut Albina.

Baca juga: Beras SPHP Menipis, Bulog Sabang Masih Tunggu Izin Penyaluran

Albina juga menyinggung isu yang belakangan mencuat di masyarakat terkait dugaan peredaran beras premium oplosan.

Ia menyebut bahwa kondisi ini makin memperburuk situasi bagi warga yang tidak mendapatkan akses ke beras SPHP.

“Beli yang murah tak ada barang, beli yang premium malah rawan dioplos. Ini menambah keresahan,” katanya.

Berdasarkan informasi dari para pelaku usaha beras, Albina mengungkapkan bahwa beberapa waktu ke depan Provinsi Aceh diperkirakan akan mengalami kesulitan stok beras premium merek tertentu seperti Yushima dan Nuri.

Hal itu diduga karena gabah hasil panen belakangan ini banyak diserap oleh Bulog, sehingga produsen beras premium kesulitan memperoleh bahan baku.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sabang, Hanafiyah Amin, saat ditemui membantah bahwa terhambatnya distribusi beras SPHP disebabkan oleh temuan pelanggaran oleh oknum pedagang.

“Tidak benar. Untuk saat ini, kami memang belum memiliki izin salur, sehingga belum bisa mendistribusikan beras ke toko.

Bukan karena kami sengaja menahan berasnya,” jelas Hanafiyah kepada Serambinews.com, Senin (21/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya akan lebih dulu fokus menyalurkan beras untuk program bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Setelah proses tersebut selesai, barulah Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar di Sabang.

“Saat ini kami prioritaskan dulu penyaluran beras bantuan sosial. Setelah itu baru kita distribusikan beras SPHP ke toko-toko,” ungkapnya.

Terkait waktu pendistribusian, Hanafiyah belum dapat memberikan kepastian. Namun ia memperkirakan bahwa penyaluran beras SPHP dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Untuk beras jenis SPHP, kami belum bisa pastikan kapan akan disalurkan. Tapi prediksi kami, dalam minggu ini sudah bisa mulai didistribusikan,” tambahnya. (*)