Anggota Dewan Kepergok Mertua Selingkuh dengan Petinggi BUMD di Hotel, Bagimana Nasibnya?

“Ini adalah aib bagi keluarga, ini dilakukan oleh salah satu oknum pejabat yang ada di BUMD Kabupaten Bekasi,” ujar Cecep Nppr kepada media dalam konferensi pers di Cikarang pada Minggu (20/07/2025) malam, dikutip dari TribunBekasi.com.

Kini, kasus skandal perselingkuhan antara dua pejabat Kabupaten Bekasi itu menuai sorotan publik.

Lantas, siapakah sosok Direksi BUMD Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh dengan wanita anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut?

Menurut informasi yang beredar, sosok Direksi BUMD Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh itu berinisial AZE.

Saat ini, AZE menjabat sebagai Direksi BUMD di Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi.

Ia mulai menjabat sebagai Plt Direktur Usaha pada 3 Januari 2025 dan kemudian menjadi Direktur Usaha definitif sejak 17 April 2025.

Sosok AZE sempat menuai kontroversi terkait pengangkatannya sebagai Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi.

Pengangkatannya mendapat keberatan dari beberapa pihak terkait dugaan pelanggaran prosedur dan aturan. 

Namun, saat itu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut sudah sesuai mekanisme.

Baca juga: Buruan Klaim! Kode Redeem FF Free Fire 22 Juli 2025 Resmi Dirilis, Hadiah Skin hingga Diamond!

Respon Bupati Bekasi

Kasus skandal perselingkuhan Direksu BUMD Kabupaten Bekasi dengan seorang wanita anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini diadukan kepada Bupati Bekasi.

Cecep sebagai mertua dari wanita anggota DRPD itu meminta agar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD Kabupaten Bekasi, mengambil langkah tegas terhadap oknum Direksi BUMD tersebut untuk mendesak dipecat.

“Saya memohon kepada Bupati untuk segera menyelesaikan oknum seperti ini. Masih banyak putra-putra Bekasi yang lebih baik, yang tidak pernah mengganggu rumah tangga istri orang lain,” ujarnya.

Cecep menjelaskan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin terjadi kedepan jika oknum Direksi BUMD tersebut tetap menjabat.

Ia menyebut bahwa perilaku serupa bisa saja terulang dan menimbulkan korban baru.

“Teman-teman di legislatif itu 30 persen perempuan, dan jangan sampai dia berbuat lagi kepada orang lain. Karena kalau masih diberikan kewenangan, kekuasaan bisa membahayakan,” bebernya.