Mampukah Mualem Melanjutkan Momentum Penurunan Kemiskinan Aceh?

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

TIDAK banyak kabar menggembirakan dari Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Namun data Maret 2025 dari Badan Pusat Statistik menghadirkan secercah optimisme. 

Angka kemiskinan Aceh turun tajam, dari 14,23 persen menjadi 12,33 % hanya dalam satu tahun. 

Senurunan 1,90 poin ini merupakan persentase terbesar sepanjang dekade terakhir. 

Lebih dari 14.000 orang resmi keluar dari kategori miskin.

Di tengah iklim nasional yang stagnan, Aceh tampil dengan kisah sukses.

Namun capaian ini tidak terjadi secara tiba-tiba. 

Ia adalah hasil dari kesinambungan kepemimpinan tiga penjabat gubernur yang memimpin Aceh sepanjang 2022-2024, Achmad Marzuki, Bustami Hamzah, dan Safrizal ZA. 

Marzuki meletakkan fondasi lewat penertiban anggaran sosial dan perbaikan data kemiskinan. 

Bustami Hamzah, sebagai aktor kunci, mengeksekusi berbagai program seperti BLT Dana Desa, bantuan usaha mikro, dan subsidi harga pokok secara lebih presisi dan cepat. 

Safrizal ZA, yang baru menjabat sejak Juli 2024, belum cukup lama mempengaruhi data, namun mulai menyusun arah kebijakan yang menekankan regenerasi pertanian dan reformasi pasar kerja lokal. 

Di atas semua itu, Muzakkir Manaf yang dilantik sebagai gubernur pada Desember 2024 sekalipun belum berdampak langsung secara teknis, namun ia kini menjadi simbol dari ekspektasi rakyat terhadap keberlanjutan capaian ini.

Namun angka hanyalah pintu masuk. 

Pertanyaan yang lebih sulit adalah, siapa yang menikmati perbaikan ini? 

Apakah penurunan ini merata atau justru menyembunyikan ketimpangan yang memburuk?

Baca juga: Pemerintah Aceh Berencana Bentuk Task Force, Tangani Kemiskinan, Birokrasi, hingga Investasi 

Ketimpangan masih mencolok