Lugas! Bupati Abdya Safaruddin Minta Guru PPPK Jangan Jadi Buzzer Politik

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin meminta agar guru di kabupaten itu fokus mendidik.

Pasalnya, hal tersebut merupakan amanah dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik.

Hal itu disampaikan Safaruddin usai melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam jabatan fungsional guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Abdya, Rabu (6/8/2025). 

"Saya tidak ingin 161 SK yang saya tandatangani hari ini dijadikan alat kampanye atau menjadi buzzer politik siapa pun,” lugas Bupati. 

“Tugas utama kita adalah melayani masyarakat, dan guru fokus mendidik untuk membangun Abdya, bukan berpolitik praktis," tegas Safaruddin. 

Ia menyampaikan bahwa hari ini menjadi momentum istimewa bagi para guru yang telah menanti dalam waktu panjang dan penuh perjuangan. 

Baca juga: Sosok Rudi Valinka, Buzzer yang Diangkat Jadi Stafsus Kementerian Komdigi, Pemilik Akun Kurawa

Ia mengatakan, bahwa tugas sebagai guru PPPK merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Ia juga menegaskan, para PPPK yang baru dilantik tidak lagi membawa perbedaan politik dalam tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

Sebab ASN termasuk PPPK, wajib bersikap netral dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tanpa tendensi politik.

"Mulai sekarang tinggalkan perbedaan politik. Tidak ada lagi 01, 02, atau 03,” tandas Bupati. 

“Sekarang hanya ada satu bupati untuk semua masyarakat Abdya. Saya tidak ingin guru PPPK digunakan sebagai alat politik menjelang 2029," tegas Safaruddin.

Safaruddin menekankan, bahwa pengangkatan ini bukan sekadar administrasi birokrasi.

Baca juga: Bupati Aceh Besar Syech Muharram Lantik 6 Kepsek dan Serahkan SK Perpanjangan 356 Formasi Guru PPPK

Melainkan juga bentuk pengabdian yang memiliki dampak besar terhadap masa depan sumber daya manusia (SDM) di Abdya. 

Ia mengingatkan, bahwa status PPPK bukanlah jaminan abadi, melainkan awal dari tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional.