Breaking News

Berita Nasional

Job Fair Sesak, Prabowo Klaim Kemiskinan di Indonesia Turun ke Level Terendah Sejak Krismon

 "Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," ujar Prabowo dalam pidato.

Editor: Nurul Hayati
KOMPAS.com/ELSA CATRIANA
PRABOWO - Presiden Prabowo Subianto saat membacakan pidatonya tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Laki-laki: 4,98 persen
Perempuan: 4,41 persen
Pengangguran menurut daerah tempat tinggal

Perkotaan: 5,73 persen
Perdesaan: 3,33 persen
Pengangguran menurut kelompok umur

15-24 tahun: 16,16 persen
25-29 tahun: 3,04 persen
60 tahun ke atas: 1,67 persen
Pengangguran menurut pendidikan terakhir

SD ke bawah: 2,32 persen
SMP: 4,35 persen
SMA: 6,35 persen
SMK: 8 persen
Diploma I/II/III: 4,84 persen
Diploma IV, S1, S2, S3: 6,23 persen
DPR RI: Job Fair Sesak Pelamar Kerja

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal turunnya angka pengangguran di Indonesia, anggota Komisi IX Fraksi PKB DPR RI, Zainul Munasichin, menilai tak sesuai fakta di lapangan.

Meski pernyataan Prabowo merujuk pada data BPS, Zainul menyebut para pelamar kerja selalu memenuhi job fair.

"Terkait fakta di lapangan, job fair kita sesak, dipenuhi pelamar kerja. Itu jadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk mengonfirmasi data BPS tersebut dengan kondisi realitas di lapangan," jelas pria yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini, Sabtu (16/8/2025).

Ia pun membeberkan sejumlah cara yang dianggapnya bisa menekan angka pengangguran di tanah air.

Pertama, memperbaiki iklim investasi di Indonesia, ekonomi biaya tinggi harus ditekan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga harus ditekan di angka 4 persen.

"Hilirisasi harus dimaksimal untuk investasi-investasi yang sifatnya padat modal, agar tumbuh industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja massal," jelas mantan wartawan Republika ini..

Zainul juga menyarankan penguatan Pendidikan Vokasi, proporsinya harus di atas 30 persen dari pendidikan kesarjanaan. 

Kemudian, Balai Latihan Kerja (BLK) harus di-support dana yang cukup untuk melatih lebih banyak lagi tenaga kerja terampil.

"Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) harus diperbanyak, jangan hanya 150 ribu/tahun, sangat kecil untuk bisa melahirkan tenaga kerja yang certified."

"Hari ini pasar kerja lebih menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi bukan hanya yang pegang ijazah saja," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cek Fakta Prabowo Klaim Pengangguran di Indonesia Turun, Masih Tertinggi di ASEAN, 

Sumber: Tribunnews
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved