Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Terkendala, Ternyata RTRW Harus Direvisi 

Maka start pekerjaan akan dilaksanakan pada pada tahun 2026," jelasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan verifikasi terhadap lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan diverifikasi itu terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, tepatnya di depan Pidie Convention Center atau PCC. 

Verifikasi dilakukan Kementrian PUPR itu ikut didampingi Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar dan sejumlah pejabat hingga anggota DPRK Pidie.

Kementrian PUPR melakukan verikasi lahan untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat, guna memastikan kekayakan lokasi tersebut.

Sebab, Pemerintah Pusat menggelontorkan Rp 200 juta untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie. 

Di lahan tersebut nantinya akan dibangun Sekolah Rakyat, mulai tingkat SD, SMP dan SMA.

Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school. Gedung Sekolah Rakyat tersebut, direncanakan akan dibangun dua lantai. 

Pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas sekitar 5,4 hektare lebih itu, yang telah masuk Kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pidie.

Namun, Pemkab akan mensiasati, agar Kanto PWI Pidie tidak terkena saat pembangunan Sekolah Rakyat. 

Awalnya lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di tanah di eks Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPP) Pertanian Pidie, yang terletak di Gampong Jok, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

Namun, di eks lahan BPP Pertanian Pidie itu, lokasinya dekat dengan tower transmisi PLN.

Sehingga tower tegangan tinggi listrik itu dikhawatirkan akan menggangu anak-anak, sekaligus terkena radiasi. (*)

Baca juga: Sekolah Rakyat Aceh Besar Diharapkan Bisa Lahirkan Generasi Emas