Pentingnya Motor Listrik sebagai Fasilitas Distribusi MBG

Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, stunting, serta kemiskinan ekstrem.

Sebagai akademisi yang berkecimpung dalam kajian ekonomi regional dan kebijakan publik, kami melihat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur dapur, tetapi juga oleh aspek distribusi yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Dalam konteks inilah wacana pengadaan 21.800 unit sepeda motor listrik senilai Rp42 juta per unit untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sangat penting untuk dikaji secara objektif.

Berdasarkan data per 5 Februari 2026, Provinsi Aceh menempati peringkat ke-10 nasional dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 1.440 unit yang telah beroperasi. Secara nasional, jumlah SPPG telah mencapai 30.000 unit.

Baca juga: ISBI Aceh dalam Bingkai Sejarah Peradaban Aceh

Setiap SPPG menyerap tiga tenaga sarjana sebagai penggerak ekonomi, sehingga secara nasional program ini telah membuka lapangan kerja bagi 90.000 sarjana. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari denyut nadi ekonomi kerakyatan yang perlu didukung dengan infrastruktur logistik yang memadai. 

Tulisan ini akan menguraikan secara objektif mengapa sepeda motor listrik menjadi fasilitas yang krusial dalam rantai distribusi MBG, khususnya di wilayah-wilayah sulit seperti Aceh.

Kondisi Geografis dan Tantangan Distribusi di Aceh

Aceh memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menantang. Provinsi ini terdiri dari kawasan berbukit, pegunungan, kepulauan, serta daerah terpencil yang infrastruktur jalannya belum sepenuhnya memadai.

Kabupaten seperti Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah, Gayo Lues, hingga kepulauan seperti Simeulue dan Aceh Singkil memiliki medan yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat secara optimal. Di sinilah letak urgensi sepeda motor baik konvensional maupun Listrik sebagai moda distribusi yang lincah dan adaptif.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi SPPG yang berada di desa-desa dengan akses jalan sempit, tanjakan curam, atau bahkan jembatan darurat. Mobil box atau truk distribusi seringkali tidak dapat melewati medan tersebut.

Sementara itu, sasaran penerima manfaat MBG anak-anak sekolah, ibu hamil, balita tersebar di permukiman yang tidak selalu berada di sekitar dapur SPPG. Tanpa kendaraan roda dua yang andal, Kepala SPPG yang bertanggung jawab mengawasi produksi sekaligus distribusi akan mengalami hambatan logistik yang berpotensi menggagalkan tujuan program itu sendiri.

Lebih lanjut, Aceh merupakan daerah rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan tanah longsor sering terjadi. Saat bencana melanda, akses jalan utama sering terputus.

Dalam situasi darurat, sepeda motor menjadi satu-satunya moda yang mampu menyusup melalui jalur alternatif atau evakuasi.

Dengan motor listrik, petugas SPPG dapat tetap mendistribusikan makanan bergizi ke lokasi pengungsian tanpa terganggu oleh ketersediaan bahan bakar minyak yang mungkin langka pascabencana. Ini bukan sekadar kemudahan, tetapi kebutuhan kemanusiaan.

Motor Listrik: Efisiensi Biaya dan Ramah Lingkungan

Salah satu kritik yang muncul adalah nilai Rp42 juta per unit yang dinilai mahal. Saya perlu meluruskan bahwa harga tersebut harus dilihat dalam perspektif biaya siklus hidup (life cycle cost). Sepeda motor listrik memang memiliki harga beli lebih tinggi dibandingkan motor berbahan bakar bensin (yang berkisar Rp18–25 juta).