Update Bentrok Warga di Ambon: 1 Orang Tewas, 4 Terluka Termasuk Polisi, 17 Rumah Dibakar

Wakapolresta Ambon, AKBP Nur Rahman, menjelaskan saat ini kondisi di lapangan sudah terkendali. 

Sebagai upaya preventif, dua posko pengamanan akan segera dibangun. 

Posko ini berlokasi di pertigaan Durian Patah dan area SPBU. 

Polisi juga akan terus melakukan patroli secara rutin di wilayah tersebut.

"Tadi kami sudah mengimbau masyarakat agar membuka blokade jalan. Kami juga mengharapkan warga untuk menahan diri dan saling menjaga Kamtibmas," ujar AKBP Nur Rahman saat ditemui awak media di lokasi, Selasa (19/8/2025).

Terkait pemicu bentrokan, AKBP Nur Rahman menyatakan kasusnya masih dalam penyelidikan. 

Namun ia membenarkan adanya informasi awal bahwa bentrokan dipicu oleh insiden penikaman yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia.

"Pemicunya masih dalam penyelidikan, tapi sesuai informasi terjadi penikaman yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia," pungkasnya.

Kini akses jalan yang sempat ditutup akibat konsentrasi massa sudah kembali normal.

Laporan langsung wartawan TribunAmbon.com pada pukul 17.30 WIT Selasa (19/8/2025) kendaraan dari arah Passo maupun dari arah Poka sudah dapat melintas dengan leluasa.

Baca juga: Bentrok Antarkampung di Ambon: 1 Tewas 2 Terluka, Kantor Desa dan Belasan Rumah Dibakar Massa

Gubernur Maluku Serukan Perdamaian

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersuara dan menyerukan perdamaian atas insiden bentrok antarwarga yang terjadi di Desa Hunuth, Kota Ambon.

“Saya minta seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian, tidak terprovokasi, dan bersama-sama menciptakan suasana kondusif usai bentrok antarwarga di kawasan simpang Hunut Durian Patah,” kata Hendrik di Ambon, Selasa (19/8/2025) kemarin.

Seruan itu disampaikan lantaran insiden tersebut dipicu tawuran antar pelajar SMK Negeri 3 Ambon yang berujung pada meninggalnya seorang siswa akibat luka tusuk.

Atas peristiwa itu, Gubernur menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus menyesalkan kejadian tragis yang mengganggu upaya pemerintah membangun harmoni sosial dan semangat orang basudara.