Rekam Jejak Wamenaker Noel Sebelum Ditangkap KPK, Pernah Persilakan WNI Kabur Ke Luar Negeri

SERAMBINEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (21/8/2025).

Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK berhasil menciduk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, membenarkan langsung kabar penangkapan tersebut.

“Benar, ada giat tangkap tangan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Fitroh juga memastikan bahwa pejabat tinggi negara yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Immanuel Ebenezer.

“Ya,” jawabnya tegas, membenarkan keterlibatan Noel.

Penangkapan Noel sontak menjadi sorotan publik. Sosok yang dikenal vokal dan kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial ini kini harus berhadapan dengan lembaga antirasuah.

Publik pun bertanya-tanya mengenai rekam jejaknya selama menjabat sebagai Wamenaker. Apa saja kebijakan dan langkah yang pernah ia ambil? Sejauh mana kontroversi yang membayangi perjalanan politiknya?

Baca juga: Peringati Hari Juang Polri, Kapolres Abdya Minta Personel Ingat Nilai Pengabdian Pahlawan Kepolisian

Jejak Kontroversi Noel

Immanuel Ebenezer resmi dilantik sebagai Wamenaker dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada 21 Oktober 2024.

Namun, baru beberapa bulan menjabat, namanya sudah terseret kontroversi.

1. Ramai Tagar #KaburAjaDulu

Pada Februari 2025, Noel menjadi buah bibir lantaran komentarnya soal tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial. Tagar itu berisi ajakan agar warga negara Indonesia (WNI) lebih baik bekerja di luar negeri ketimbang bertahan di dalam negeri.

Alih-alih meredam, Noel justru menanggapi santai. Ia bahkan mempersilakan bila ada WNI yang ingin merantau ke luar negeri, dan menyarankan mereka untuk tidak kembali lagi.

“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” kata Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Bahkan ketika diminta tanggapan lebih jauh, ia menegaskan tidak mau ambil pusing.

“Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujarnya.