KPK Tangkap Wamenaker, Pengamat Sebut Cara Prabowo Singkirkan 'Orang-orang Jokowi'

“Karena itu, OTT Wamenaker ini seolah menambah deretan nama-nama orang dekat Jokowi di pemerintahan Prabowo saat ini, yang belakangan ini sering masuk dalam wacana penegakan hukum,” ujarnya.

SERAMBINEWS.COM - Karier politik Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, penuh lika-liku dan manuver tajam di panggung nasional.

Ia dikenal sebagai aktivis vokal, relawan militan, dan akhirnya pejabat negara—sebelum terjerat kasus OTT KPK.

Aktivisme dan Relawan Politik
Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan): aktif mendukung pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Ganjar Mania (GP Mania): sempat mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, namun kemudian membubarkan gerakan tersebut.

 Beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dukungan penuh menjelang Pilpres 20242.
 
Jabatan Publik dan Politik
Komisaris Utama PT Mega Eltra (anak usaha PT Pupuk Indonesia) pada Juni 2021, namun dicopot pada 2022.

Bergabung dengan Partai Gerindra, memperkuat posisinya di lingkaran Prabowo.

Diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada 21 Oktober 2024, mendampingi Menteri Yassierli dalam Kabinet Merah Putih.

Kontroversi dan OTT KPK

Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada 20 Agustus 2025, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)3.

KPK menyita sejumlah barang mewah, termasuk puluhan mobil dan motor Ducati, dalam operasi tersebut.

Pengamat Politik

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Paramadina, Febry Triantama, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel bisa dimaknai sebagai wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi. 

Termasuk menghadirkan keadilan yang setara di mata hukum. 

Febry juga menyebut hal ini mempertegas sekaligus membuktikan pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum MPR RI pada 15 Agustus 2025 lalu bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus hukum akan ditindak dengan tegas.