Breaking News

Berita Abdya

Kompak, Forum Keuchik Kuala Batee Tolak Kehadiran PT Abdya Mineral Prima

“Dengan demikian, kami dari Forum Keuchik Kuala Batee tegas menolak izin perusahaan PT Abdya Mineral Prima," ucapnya. 

Penulis: Masrian Mizani | Editor: Saifullah
Serambinews.com/HO
TOLAK IZIN TAMBANG - Anggota Forum Keuchik Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menolak kehadiran PT Abdya Mineral Prima yang berencana melakukan eksplorasi emas di kawasan tersebut. 

Mereka khawatir keberadaan tambang justru akan mengorbankan ruang hidup masyarakat demi kepentingan segelintir pihak.

“Kalau bicara tambang, dampaknya bukan hanya sekarang, tapi bisa puluhan tahun ke depan,” tutur tokoh masyakarat. 

“Bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Apakah mereka masih bisa menikmati lingkungan yang sehat dan tanah yang subur? Itu yang menjadi kekhawatiran kita,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan dengan Forum Keuchik.

Pada kesempatan itu, Harmaini juga menyampaikan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan. 

Pihaknya meminta adanya kajian mendalam mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sebelum izin diberikan. 

Menurutnya, banyak contoh kasus di daerah lain di mana keberadaan perusahaan tambang justru memicu konflik sosial, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya mata pencaharian warga.

Baca juga: Jika Izin PT Abdya Mineral Prima tak Dibatalkan, IMM Ancam Turun ke Jalan

Hingga kini, masyarakat Kuala Batee masih menunggu sikap tegas pemerintah daerah maupun pusat terkait kejelasan izin PT Abdya Mineral Prima

Ia berharap pemerintah berpihak pada aspirasi masyarakat, bukan pada kepentingan perusahaan semata.

“Kami meminta pemerintah, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat, untuk mendengar suara rakyat,” tandasnya. 

“Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya demi keuntungan segelintir pihak. Kami akan tetap konsisten menolak tambang ini demi menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tutup Armaini.

Penolakan Forum Keuchik Kuala Batee ini menambah daftar panjang terhadap keberadaan perusahaan tambang di wilayah mereka. 

Isu lingkungan, transparansi izin, serta keberpihakan pemerintah menjadi poin krusial yang kini tengah menjadi perhatian bersama. 

Bahkan anggota DPRK Abdya, LSM, pemerhati lingkungan, dan lembaga mahasiswa dengan tegas menolak perusahaan tersebut.(*)

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved