Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Maraknya travel-travel perjalanan umrah bodong yang merugikan masyakarat hingga triliunan membuat Kementerian Agama berupaya mengatur ulang berbagai kebijakan terkait Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Salah satunya adalah dengan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta.
Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi.
Baca: Nomor Seluler Prabayar yang Registrasinya Tak Sah, Akan Diblokir Operator
Baca: Enam PTN di Aceh Terima 20.109 Orang
“KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20juta,” terang Arfi di Jakarta, pada Selasa (17/04/2018).
Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU, terkait layanan kepada jemaah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal
“BPIU Refenresi menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” ujarnya.
Bagi PPIU, BPIU Referensi juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal.
Baca: Abu Mudi Lantik Pengurus Pusat Tastafi Aceh
Baca: Dana Otsus tak Bisa Digunakan
“Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” jelasnya.
Arfi menuturkan biaya referensi dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jemaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, termasuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta.
“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” tuturnya.
“Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jemaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodari, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,” lanjutnya.