Baca tanpa iklan
"Bupati, gubernur, termasuk menteri sekali pun tidak bisa bantu jadi CPNS. Yang bisa membantunya adalah kemampuan individunya sendiri. Ada tesnya, ada soal-soalnya," kata Asman menegaskan.
(Baca: Jamin Idham Ingin Ciptakan Pemerintahannya yang Bebas KKN)
3. BERDASARKAN KOMPETENSI
Menteri Asman menjamin transparansi dalam rekrutmen CPNS, di mana yang lulus seleksi dipastikan betul-betul berdasarkan kompetensi.
Dimana saat ini, era keterbukaan membuat tidak ada lagi orang yang lulus seleksi berdasarkan rekomendasi pejabat tertentu.
Dia memaparkan bahwa pemerintah ingin PNS yang menduduki suatu jabatan harus berdasarkan kompetensi.
Dimana suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang ingin bekerja profesional serta punya kompetensi yang pas pada bidangnya.
"Pentingnya manajemen aparatur sipil negara berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sebab PNS merupakan orang-orang pilihan. Kalau salah merencanakan dan salah merekrut, maka 30-50 tahun ke depan kita akan salah menanggung beban," tutur Asman dalam rapat koordinasi di hadapan perwakilan PNS dari 185 kabupaten/kota se-Indonesia di Kota Makassar.
(Baca: Videonya Viral, Perjuangan Untuk Menikah, Dua Mempelai Digendong Seberangi Sungai)
4. DIBUKA PASCAPILKADA
Penerimaan CPNS rencananya baru akan dibuka setelah selesainya pemungutan suara Pilkada Serentak, 27 Juni 2018.
Ada alasan tertentu yang membuat penerimaan itu ditunda hingga selesainya Pilkada.
Salah satunya adalah demi menghindari munculnya persepsi yang mengaitkan penerimaan tersebut dengan berlangsungnya Pilkada.
"Pemerintah tidak ingin penerimaan CPNS disangkut-pautkan dengan kepentingan Pilkada," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, Selasa (10/4/2018).
"Padahal penerimaan CPNS benar-benar hanya memenuhi kebutuhan PNS untuk meningkatkan pelayanan publik," sebutnya.
(Baca: Minta Uang ke Dinas Untuk Keperluan Pilkada Istrinya, Ini 5 Fakta Bupati Kader PDIP Ditangkap KPK)
5. FORMASI DIUMUMKAN MEI