Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, PBB Masih Buka Kemungkinan Dukung Prabowo

Editor: Faisal Zamzami
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi antara PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang sah sebagai peserta Pemilu 2019.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Namun, menurut Yusril, Erick Thohir sama sekali tak menyinggung soal dukungan PBB di pilpres saat membicarakan tawaran itu.

"Pak Erick bilang, 'Yang penting Pak Yusril-nya'. Masalah PBB sama sekali tidak disinggung dalam pembicaraan dengan Pak Erick," kata Yusril kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Menurut Yusril, PBB sampai saat ini belum memutuskan memberikan dukungan Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kalau memberi dukungan, sifatnya informal. Masalah itu akan dibahas dan diputuskan bulan Desember nanti dalam Rakornas PBB," kata Ketua Umum PBB ini.

Tanggapan Dahnil Anzar

Yusril Ihza Mahendra menerima tawaran menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Yusril sempat diajak bergabung ke barisan pendukung capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pihaknya sempat berkomunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra.

Dahnil menilai, Yusril merupakan sosok yang potensial untuk diajak bergabung dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

"Dengan semua pihak yang berpotensi pasti dibuka komunikasi. Namun, semua keputusan dan alasan membuat keputusan untuk mendukung tentu tergantung dari pribadi masing-masing, termasuk Pak Yusril," ujar Dahnil saat dihubungi, Selasa (6/11/2018).

Pada Pilpres 2014, Yusril merupakan kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Yusril selama ini juga kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia juga tercatat sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan pemerintah.

Keuntungan bagi PBB

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bergabung dengan Jokowi adalah pilihan yang menguntungkan bagi Yusril. Khususnya untuk partai yang dipimpinnya, Partai Bulan Bintang (PBB).

Halaman
123

Berita Terkini