Baca tanpa iklan
Jalin Kerja Sama dengan BPPT, Pemerintah Aceh Ingin Hilirisasi Jadi Nafas Pembangunan
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menandatangani kerja sama di bidang pembangunan teknologi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Kamis (3/9/2019).
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menginginkan agar pembangunan teknologi lewat kerja sama tersebut bisa berbarengan dengan pengembangan hilirisasi.
"Melalui penerapan teknologi ini, kita ingin agar pembangunan kita berbarengan dengan pembangunan hilirisasi," kata Nova Iriansyah dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, sore ini.
Hal itu kata Nova, atas dasar banyaknya sumber daya alam Aceh yang di tingkat hulunya saja sudah dibawa ke Medan.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pembangunan hilirisasi lewat kerja sama penerapan teknologi ini, adalah pada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan pengembangan sektor perkebunan.
Hilirisasi dari energi baru terbarukan adalah pada pembangunan industri kelistrikan.
Baca: Pemerintah Aceh Target 12,25 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2022
Baca: Pemerintah Aceh dan Kemenko Perekonomian Bersinergi Tingkatkan Produksi Kopi dan Kakao
Baca: Camat Se-Aceh Ikut Pembekalan Program Bereh, Ini Pesan-pesan Sekda Aceh
Sementara pengembangan sektor perkebunan bisa dilakukan melalui hulu dan hilirisasi industri kopi, kakao, atsiri, dan pala, serta mendukung klaster inovasi nilam.
"Kerja sama dengan BPPT merupakan pilihan tepat, sebab lembaga ini merupakan thinktank bagi kajian strategis dalam perumusan inovasi dan kebijakan pemerintahan," kata Nova.
Ia berharap dengan kerja sama itu cita-cita untuk menuju Aceh yang inovatif dan punya saing tinggi akan segera terwujud.
Selain pengembangan teknologi di bidang Energi Baru dan Terbarukan serta sektor perkebunan, BPPT juga bekerjasama di bidang inovasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dalam hal ini, pemerintah Aceh telah menerapkannya kebijakan e-procurement secara transparan dan dapat dipantau realtime oleh publik melalui website yang tersedia.
Selain itu, pemerintah Aceh juga telah meluncurkan aplikasi e-planing dan e-budgeting terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal itu sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penganggaran APBA tahun depan aplikasi ini akan dipakai secara normatif.
"Dengan itu Insya Allah penyimpangan akan tereliminasi dengan sendirinya. Sistem tidak memungkinkan orang melakukan penyimpangan dalam penganggaran," kata Nova.
Baca: Bikin Adem, Polwan-Polwan Cantik Lhokseumawe Bagikan Permen Kepada Mahasiswa Saat Demo DPRK
Baca: Residivis Narkoba Kembali Tertangkap di Abdya,Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
Baca: Mobil Keliling Samsat Bireuen Tiap Hari Layani Perpanjang SIM dan STNK, Lokasinya Sesuai Hari Pekan