Ada ratusan paket pelatihan dengan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah per kegiatan di SKPA tersebut.
"Umumnya pelatihan di Dinas Pendidikan ditujukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar," ungkap dia.
Ironisnya, setelah bertahun-tahun menghabiskan anggaran ratusan miliar untuk pelatihan guru, namun kualitas mutu pendidikan Aceh masih terjerambak diperingkat 28 nasional.
"Ini jelas tidak berbasis pada asas kebutuhan dan mengabaikan prinsip evidence based planning dalam proses perencanaan anggaran," tambah dia lagi.
Karena itu MPO Aceh pertanyakan, apa manfaat pelatihan tersebut selama ini bagi rakyat dan Pemerintah Aceh?
Kalau dikatakan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, tapi faktanya SKPA yang banyak buat pelatihan malah dapat rapor merah setiap tahun.
"Tak ada parameter terukur untuk menilai output dan outcome dari program ini, sehingga terkesan hanya sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat," pungkasnya. (*)