Baca tanpa iklan
Bupati Bener Meriah, Tgk Sarkawi juga dibuat pusing menanggulangi konflik gajah ini. Dalam pertemuan dengan Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir Wiratno, MSc di Bener Meriah, Bupati Sarkawi menyatakan "tidak kuat" menanggulangi biaya yang sangat besar. "Kemampuan keuangan daerah ini kecil untuk penanggulangan akibat konflik dengan gajah ini. Dibutuhkan biaya besar," kata bupati.
Usaha penghalauan yang dilakukan selama ini hanya tindakan insidentil. Usaha lainnya adalah membuat parit pembatas, sehingga gajah tidak melintas ke kebun masyarakat. Tapi lagi-lagi, Bupati Sarkawi tak kuat menanggung sendiri beban membangun parit atau 'barier' tersebut. "Masih ada 3 Km lebih lagi yang harus dibangun," katanya.
Menghalau dengan petasan, membangun parit tentu saja tidak memberi hasil memuaskan. Sebab gajah-gajah itu akan datang lagi pada periode berikutnya.
"Yang dibutuhkan adalah penanggulangan komprehensif, terpadu dan menyeluruh, termasuk menyantuni masyarakat yang terdampak," kata Bupati Sarkawi.
Bupati mengharapkan adanya langkah konkret baik jangka pendek dan jangka panjang dalam menanggulangi konflik gajah dengan manusia. Terutama program jangka pendek, sebab terkait dengan keselamatan masyarakat.
"Anggaran kami di kabupaten tidak cukup, kami butuh bantuan provinsi dan Pusat. Dengan begitu persoalan dengan gajah bisa diatasi," ulang Bupati Sarkawi.
Ia berharap, kedatangan Dirjen KSDAE KLHK, Wiratno membuka jala keluar konkret bagi penanggulangan konflik dengan gajah. Wiratno datang bersama satu delegasi. Juga hadir wakil rakyat Aceh di Komisi IV, Muslim dari Partai Demokrat.(*)