SERAMBINEWS.COM - Virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (11/3/2020) lalu.
Hal tersebut berarti virus corona telah menjadi permasalahan global, tak terkecuali Indonesia.
Selain berdampak pada kesehatan manusia, banyak sektor yang diprakirakan menjadi kacau balau.
Bahkan karena virus corona, Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional.
Tak hanya itu, isu mengenai virus corona dapat menyebabkan krisis ekonomi juga turut menyeruak.
Dikutip dari Tribunnews.com, karena wabah corona, sejumlah negara telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk situasi perekonomian nasional yang terdampak.
Dikatakan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, Indonesia bisa saja meniru langkah negara-negara tersebut.
• Antisipasi Corona, Pemkab Aceh Selatan Perketat Pengawasan di Perbatasan
• Jalani Perawatan Karena Positif Corona Sejak Pekan Lalu, Guru Besar Farmakologi UGM Meninggal Dunia
• UN 2020 SD hingga SMA Ditiadakan, Kelulusan Siswa Ditentukan Nilai Raport
Diantaranya dengan memberikan insentif dalam bentuk universal basic income untuk mendukung para pelaku usaha yang terdampak corona.
Sehingga para pelaku usaha tersebut tidak lantas jatuh karena dampak pandemi Covid-19.
"Memang harus dilakukan (proteksi), bentuknya universal basic income, agar pekerja tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, bentuknya bisa cash transfer," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Senin (23/3/2020).
Pemerintahan Jokowi belum berani menerapkannya
Presiden Joko Widodo mencanangkan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan ibadah di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Hal ini diungkapkan Presiden dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).(Instagram/jokowi) (Instagram/jokowi)
Bhima menilai pemerintahan Jokowi belum berani menerapkan kebijakan menyelamatkan perekonomian dari ancaman wabah virus corona.
Sehingga dirinya mengusulkan agar pemerintah lebih berani mengambil kebijakan yang dinilainya cukup radikal tersebut.
"Terkait anggaran saya usulkan yang sedikit radikal," kata Bhima.