Baca tanpa iklan
"Kami mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan haknya sebagai lembaga legislatif untuk memperoleh jawaban atas persoalan dan tuntutan kami tersebut," harapnya.
Sementara itu Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh yang menangapi tuntutan masyarakat terkait bantuan ketahanan pangan, saya secara pribadi menyarankan tuntutan masyarakat apa? mereka itu meminta hanya bantuan langsung tunai, bukan bibit yang diminta.
"Saya akan berkonsultasi dengan Sekda, menurut DPRK dan pimpinan DPRK kita bantu saja masyarakat senilai Rp 500 ribu/KK tidak usah lagi kita beri bibit, kalau kita beri bibit lagi akan terjadi keributan dimana-mana kalau seperti itu terjadi kapan kita akan membenahi Kabupaten Bener Meriah ini," ujarnya.
Anggota DPRK, Sayfri Kharuddin menambahkan, juknis akan menjadi acuan hukum bagi Reje Kampung dalam merealisasikan anggaran dana desa termasuk program ketahanan pangan, namun di perbub tidak secara implisit mengatur nominal anggran itu maka juknis juga belum turun dan perbub juga belum turun, bebernya.(*)
• Satuan Narkoba Polres Gayo Lues Tangkap Pecatan TNI atas Kasus Sabu-sabu, Ini Barang Buktinya
• Kasus Rp 27,9 Miliar Dana KIP Agara Mangkrak, Komisi III DPR RI Minta Polda Aceh Usut Kembali
• 252 CJH Kota Lhokseumawe Dipastikan Gagal Berangkat Tahun Ini, BPIH Boleh Diambil Kembali