Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, NEW DELHI - Ketegangan China dengan India terus berlanjut ke sektor lain.
Kali ini, perusahaan India, Koridor Pengangkutan Khusus India (DFCCIL) memutuskan hubungan dengan perusahaan China.
Dikatakan, kontrak dengan Lembaga Penelitian dan Kereta Api Nasional Beijing, Grup Sinyal dan Communication Co Ltd telah diakhiri.
"Mengingat kemajuan yang buruk, maka telah diputuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan China," kata DFCCIL dalam sebuah pernyataan, Kamis (18/6/2020).
Pernyataan DFCCIL muncul setelah 20 tentara Angkatan Darat India mati syahid di Lembah Galwan.
Digambarkan sebagai serangan barbar oleh pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada Senin (15/6/2020) malam.
DFCCIL, yang berada di bawah Kementerian Perkeretaapian, mengatakan kontrak telah diputuskan dengan perusahaan China.
Dikatakan, kemajuan yang buruk pada pekerjaan pensinyalan dan telekomunikasi di km 417 Koridor Pengangkutan Timur khusus antara Kanpur dan Mughalsarai.
• Bintang Dewasa Australia Kesal dengan Warga India
• China Ubah Zona Perang, Dari Darat ke Cyber, Serang Situs Pemerintah dan Perbankan India
• Anti-China Meluas di India, Boikot Barang China Menggema di Seluruh Negeri
Kontrak senilai Rs 471 crore atau sekitar Rp 877 miliar yang diberikan ke Beijing National Research and Design Institute of Signal and Communication Group pada 2016 oleh Railways India.
Proyek itu seharusnya selesai pada 2019, tetapi hanya 20 persen dari pekerjaan telah selesai sejauh ini, kata Railways.
Tindakan itu datang dari Departemen Telekomunikasi India yang mengatakan akan mengerjakan ulang tender .
Disebutkan, hal itu untuk meningkatkan jaringan perusahaan telekomunikasi milik negara Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL).
HindustanTimes, Kamis (18/6/2020) melaporkan pemerintah berencana akan mengatur ulang investasi China di India.
Terutama melalui rute Investasi Portofolio Asing (FPI).
Investasi seperti itu dari China di sektor-sektor strategis seperti keuangan, perbankan, pertahanan dan telekomunikasi ada di radar pemerintah.
Kementerian Keuangan dan Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Internal juga sedang mengerjakan definisi baru tentang 'Beneficial Ownership'.
Registrasi FPI baru kepemilikan asal China, Hong Kong dan Makau akan ditolak.
Badan pemeriksaan akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri .
Sikap India itu untuk membalas tindakan terhadap China setelah serangan tanpa alasan terhadap tentara India.(*)