Dengan demikian, lanjut dia, kenaikan kasus positif Covid-19 di Aceh dapat ditekan.
"Pengendalian Covid-19 harus kita lakukan secara terpadu, terarah dan sistematis, " kata Nova.
Pada kesempatan itu, Sekda Aceh dr Taqwallah, M Kes meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di perbatasan Aceh-Sumut agar lebih memaksimalkan kinerja para petugas di posko perbatasan.
• Zitting Plaats Segera Digelar di Subulussalam, Ini Sejumlah Pelayanan Bagi Pencari Keadilan
Menurut Taqwallah, pengawasan perbatasan yang dilakukan sebelumnya masih terdapat sejumlah kekurangan. Seperti lolosnya pergerakan orang melalui jalur tikus.
"Yang perlu kita pikirkan strategi pengaman melalui 'jalur tikus' dan kenyamanan petugas, supaya hasilnya maksimal, " ujarnya.
Untuk memaksimalkan pengawasan di perbatasan, Sekda Aceh meminta keempat pemerintah kabupaten/kota di perbatasan tersebut untuk mengidentifikasikan segala kebutuhannya dalam melaksanakan pengawasan. Baik fasilitas maupun anggaran.
Kebijakan untuk memperketat pergerakan orang masuk dan keluar Aceh itu diapresiasi oleh Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian.
Ia mengatakan, pihak DPRA memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh dan berharap pemerintah kabupaten/kota di wilayah perbatasan juga dapat bekerja maksimal.
• Warganet Apresiasi Masyarakat Aceh yang Selamatkan Para Imigran Rohingya di Aceh Utara
"Semoga pertemuan ini dapat memberi rumusan yang komprehensif dalam penanganan Covid-19 di Aceh," ujar Hendra. (*)