“Untuk mendapatkan pejabat yang diinginkan, caranya adalah melakukan lelang jabatan eselon II secara terbuka,” kata Abdurrahman Ahmad.
Laporan Herianto | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kalangan DPRA meminta Pemerintah Aceh membuka kembali lelang jabatan eselon IIa dan IIb karena menurut catatan DPRA jumlah jabatan eselon II yang sudah di-plt-kan sebanyak 11 jabatan.
"Sudah sepatutnya lelang jabatan eselon II dibuka kembali,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRA, Abdurrahman Ahmad kepada Serambinews.com, Kamis (7/1/2021) di Banda Aceh.
Menurut Abdurrahman, ada beberapa jabatan stategis dan penting untuk segera ditetapkan pejabat definitifnya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek-proyek APBA 2021.
Pertama, jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merangkap tugas sebagai Kepala Unit Layanan Lelang (ULP), yang sudah lama pejabatanya berstatus pelaksana tugas (plt).
Sebelum Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT menunjuk Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merangkap Kepala ULP Setda Aceh, Ir Junaidi MT yang juga sebagai Kadishub Aceh, pelaksana tugas di tempat itu adalah pegawai Dishub Aceh, Said Azhari.
Baca juga: Gubernur Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah, Ini Temuannya
Jabatan Said Azhari sebagai Plt Kepala ULP Setda Aceh tidak diperpanjang lagi karena dirinya sudah sekali diperpanjang masa jabatannya sebagai Plt Kepala ULP untuk masa kerja 6 bulan.
Karena sudah dua kali enam bulan, Said Azhari ditunjuk sebagai Plt Kepala ULP yang sebenarnya secara aturan ASN tidak dibenarkan diperpanjang. Makanya, Gubernur Aceh menunjuk Kadishub Aceh, Ir Junaidi MT sebagai Plt Kepala ULP-nya.
Abdurrahman mengatakan, dalam waktu dekat ini, setelah Mendagri menerbitkan hasil evaluasi terhadap APBA 2021, Pemerintah Aceh akan melaksanakan lelang terbuka paket-paket proyek APBA 2021 yang jumlahnya mencapai ribuan paket.
Baca juga: Letih Menolong Korban Banjir, Pemuda Ini Pitam Kedinginan dan Terjatuh dari Perahu, Ditemukan Tewas
Untuk penanggungjawab dan pelaksana lelang paket proyek APBA 2021, diperlukan Kepala ULP yang definitif yang jujur, profesional, dan berintegritas tinggi.
"Karena kebutuhan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merangkap tugas sebagai Kepala ULP sangat mendesak dan penting, diperlukan pejabat baru," tandas Abdurrahman.
Jabatan eselon II strategis kedua yang perlu diisi dengan pejabat definitif adalah Kadisdik Aceh yang kini dijabat oleh Kadis Sosial Aceh, Al Hudri dengan status pelaksana tugas.
Baca juga: Bupati Akui Pengelolaan Sampah di Aceh Tengah belum Tertangani dengan Baik, Tawarkan Solusi Ini
Untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan, menurut Ketua Fraksi Gerindra itu, tidak boleh terlalu lama dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Alasannya, karena jabatan Kepala Dinas Pendidikan sangat strategis dan penting bagi peningkatan mutu pendidikan Aceh.
Mutu pendidikan Aceh sementara ini, kalau dilihat dari kualitas kelulusan SMA/SMK berada pada rangking 23 nasional. Sementara anggaran pendidikan Aceh setahun rata-rata antara Rp 1 hingga Rp 2 trilliun lebih.