“Kalau tunjangan khusus dan transportasi sulit, karena dana ini diberikan sesuai kehadirannya,” tambah Kabid GTK Disdik Aceh Besar ini.
Di sisi lain, Cut Ita juga menegaskan bahwa perhatian pihaknya untuk pendidikan di Pulo Aceh sama dengan pendidikan di darat.
“Kita tidak membedakan, baik itu dari segi guru dan sarana dan prasarana,” tukasnya.
Untuk guru PNS, memang diakui jumlahnya memang masih sangat kurang, dan itu tidak hanya terjadi di Pulo Aceh, tetapi juga di daratan.
Cut Ita menyebutkan, rata-rata SD di Aceh Besar saat ini memiliki guru PNS sebanyak 3 sampai 5 orang.
Terdiri dari guru kelas, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK), dan guru pendidikan agama islam (PAI).
Baca juga: Kepala Balai Arkeologi Sumut, Ketut Wiradnyana Paparkan Jejak Gayo pada Zaman Prasejarah
Baca juga: Harga Emas Turun, Berikut Daftar Lengkap Harga Emas Hari Ini Sabtu 13 Maret 2021
Baca juga: Cara Mendaftar SIM secara Online, Pendaftaran SIM Baru dan Perpanjangan SIM
Untuk menutupi kekurangan itu, kemudian dilakukan pengangkatan guru kontrak daerah dan guru honorer yang dibiayai dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Guru kontrak daerah ini disebut Cut Ita, juga belum merata ada di semua sekolah karena persoalan keterbatasan anggaran.
Kondisi yang sama juga terjadi di Pulo Aceh, dimana sekolah-sekolah di sana banyak mengalami kekurangan guru.
“Kita kekurangan guru kelas PNS SD 525 orang, belum lagi guru PJOK dan PAI. Yang ada PNS guru kelas 902 orang,” demikian sebut Cut Ita.(*)
Baca juga: Hasil Survei: Banyak Generasi Milenial Masih Ragu Disuntik Vaksin Covid-19
Baca juga: Ambulans Laut Harus Sepaket dengan Subsidi Operasionalnya
Baca juga: Ronaldo Harus Pulang Lebih Dulu Usai Juventus Dipermalukan Wakil Portugal FC Porto