Baca tanpa iklan
Menurut laporan BBC yang sama, Anwita Basu dari Fitch Solutions, sebuah perusahaan data keuangan, mengatakan kudeta telah memotong setengah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Myanmar 6 persen sebelum kudeta.
Selain itu, "investor terbesar yang akan terkena dampak ini, adalah investor Asia, dan Anda telah melihat reaksi tentatif dari banyak negara ini," tutur Basu.
Para investor dan pelaku bisnis ini memang bersikap tentatif untuk berbisnis dengan Myanmar setelah kudeta, karena situasinya menunjukkan semua tanda-tanda konflik sipil-militer berdarah yang berkepanjangan.
Tidak seperti protes anti-militer berbasis perkotaan sebelumnya yang terjadi pada tahun 1960-an, gerakan protes hari ini menyelaraskan perspektif pro-demokrasi dan hak asasi manusia yang menyebar luas dari masyarakat multi-etnis negara di kota-kota dengan komunitas minoritas yang tersebar di seluruh penjuru negeri.
Baik itu genosida militer terhadap Rohingya atau kejahatan yang sedang berlangsung terhadap kemanusiaan atau terhadap rakyat mayoritas Buddha, seluruh masyarakat Myanmar sangat sadar akan adanya kekebalan untuk melakukan pembunuhan.
Mereka tahu bahwa rasa kekebalan dan rasa tak terkalahkan para jenderal berakar pada kekuatan yang dipegang oleh tetangga mereka, China, yang memainkan peran penting dalam penindasan selama puluhan tahun.
Dari semua investor asing, Beijing telah menjadi pelindung militer Myanmar yang paling penting di Dewan Keamanan PBB, dan pendukung junta militer yang dibenci secara luas.
Ini adalah junta yang umumnya dilihat orang Myanmar sebagai "ancaman eksistensial bagi negara dan pemerintahan [demokratis]," yang menggemakan karakterisasi seperti itu oleh Duta Besar Kyaw Moe Tun, perwakilan Myanmar di Sidang Umum PBB, pada 26 Februari.
Baca juga: Ramadhan 1442 H tak Sampai Sebulan Lagi, Ini Ragam Resep Rendang, Enak dan Mudah, Cocok untuk Sahur
Baca juga: Pengacara Jalur Gaza Dapat Tekanan Sosial, Seusai Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Anda Tidak Waras
Baca juga: Pria Ini Cekik Ibu Kandung hingga Tewas, Gara-gara Tak Diberi Uang untuk Bayar PSK
Rakyat Burma, baik di ruang nyata maupun di media sosial, mengekspresikan kemarahan komunal mereka yang luar biasa terhadap China karena melindungi militer Burma.
China telah memprioritaskan aset ekonominya di atas keselamatan 53 juta orang Myanmar. Sementara itu, kejahatan internasional oleh militer telah dibingkai sebagai "urusan internal."
Gugup terhadap dampak ekonomi protes terhadap aset strategisnya, Beijing mengadakan pertemuan "rahasia" dengan mitra bisnis mereka di militer Myanmar dan pejabat keamanan untuk membuat "kebijakan keamanan" guna melindungi jaringan pipa, bisnis China di seluruh negeri - sebagaimana dibuktikan dalam MOFA Myanmar – file yang bocor dari satu pertemuan semacam itu yang diadakan pada 23 Februari.
Sementara China juga bertanggung jawab terhadap konfrontasi yang sedang berlangsung antara masyarakat Myanmar dan junta kriminal yang berdampak negatif terhadap ekonomi Myanmar.
Pendekatannya yang bersifat jangka pendek dan mengabaikan hak asasi manusia demi mengejar dan melindungi kepentingannya sendiri semakin memperburuk kondisi ekonomi dan politik dengan konsekuensi yang berpotensi mengerikan bagi semua.(Anadolu Agency)