Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memprotes rencana pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok karena akan menyulitkan para pedagang dan masyarakat.
Ketua umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan kebijakan tersebut semakin menyulitkan masyarakat karena digulirkan pada masa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian melambat.
“Kami mengalami kesulitan menjual karena ekonomi menurun dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN, bagaimana tidak gulung tikar?” ujarnya.
Dia berharap pemerintah menghentikan rencana tersebut.
Menurut dia pada masa pandemi ini pedagang pasar mengalami penurunan omset lebih dari 50 persen.
Selain itu, pemerintah juga belum mampu menjaga stabilitas bahan pangan pada beberapa bulan belakangan.
Dia mencontohkan, harga cabai bulan lalu mencapai Rp100 per kilogram, demikian juga harga daging sapi juga belum stabil, ujar dia.
Pedagang pasar, menurut dia akan melakukan protes hingga didengar oleh Presiden Joko Widodo.
“Protes ini agar kementerian tidak melakukan hal-hal yang justru menyulitkan kami (pedagang pasar),” jelas Abdullah.
Baca juga: Pasukan Lebanon Kelaparan, Prancis Bersama AS dan Irak Mobilisasi Bantuan Makanan
Baca juga: KTT G7 Digelar di Inggris, Bahas Krisis Iklim dan Pandemi
Baca juga: Benjamin Netanyahu Terdepak, Pemerintahan Baru Israel Fokuskan Masalah Ekonomi dan Sosial
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.
Sarman menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena dampak pandemi Covid-19 masih terasa.
Dia khawatir, pengenaan PPN malah membuat daya beli masyarakat semakin turun.
“Mau tidak mau kalau daya beli masyarakat menurun akan membuat omzet pedagang pasar akan semakin turun, karena masyarakat lebih hemat,” katanya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai perluasan objek PPN ke bahan pangan akan mendorong inflasi.
“Imbasnya bukan saja pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun tapi juga naiknya angka kemiskinan,” katanya.