"Padahal, PPKM mikro sudah jelas tidak efektif, ngapain dipertahankan."
Windhu menjamin, ketika PSBB benar-benar dilakukan dengan ketat dan benar, itu pasti akan bisa menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air dan mencegah meluasnya varian baru.
Hal ini tidak lain agar program vaksinasi berguna dan tidak jadi sia-sia.
Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri, serta kepala lembaga terkait pada Senin (21/6/2021).
Namun, pemerintah menegaskan, PPKM kali ini diberlakukan secara lebih ketat selama 14 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengusulkan pemerintah melakukan PSBB atau lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
IAKMI menilai, mayoritas negara-negara di dunia memilih dua opsi itu untuk menekan kenaikan kasus Covid-19.
"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Epidemiolog Tegaskan Indonesia Butuh PSBB Ketat, Bukan PPKM Mikro"