Baca tanpa iklan
"Tidak dilakukan rapat pimpinan untuk membahas langkah apa yang harus diambil. Kalau menerima lebih banyak seharusnya APBA-P bisa jalan. Tapi ini tidak dilakukan,” terang Damili.
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ada atau tidaknya APBA-P tahun 2021, sangat tergantung dengan keputusan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin yang beberapa kali dihubungi Serambinews.com, tidak berhasil tersambung.
Pesan yang dikirim juga tidak mendapat balasan.
Kemudian, Serambinews.com menghubungi Wakil Ketua I DPRA, Dalimi dan tersambung.
Lewat saluran telepon, Dalimi mengatakan seharusnya pembahasan APBA-P tahun 2021 dapat dilaksanakan, setelah mendapat dukungan dari manyoritas fraksi di DPRA.
“Kalau menurut saya inikan sudah ada sinyal. Sinyal itu artinya, kita pimpinan duduk dengan ketua fraksi saat itu, kita tanyakan (ke ketua fraksi) karena ini sudah ada tanda-tanda lampu hijau dari pemerintah bahwa akan dilaksanakan APBA-P. Pada saat itu tiga fraksi menolak, sedangkan enam fraksi menyetujui,” sebut Damili.
Baca juga: DPRA Belum Satu Suara Soal APBA-P 2021, Pembangunan Rumah Duafa Terancam Gagal
Tapi Damili menolak menyebutkan, nama ketiga fraksi tersebut.
Tapi dari hasil konfirmasi Serambinews.com, dua diantaranya adalah Fraksi PPP dan Fraksi PNA.
Namun demikian, politikus Demokrat tersebut menghargai penolak itu.
“Mungkin dengan berbagai alasan menolak. Tapi di fraksi yang menerima, alasannya juga masuk di akal,” ungkap dia.
Di antara alasan dari fraksi yang menerima adanya APBA-P, lanjut Damili, supaya perekonomian Aceh bisa berjalan dengan baik dan pembangunan rumah duafa sebanyak 4.000 unit bisa dilanjutkan sampai akhir tahun ini.
“Sebenarnya kalau mau jujur, ketika enam fraksi sudah menyetujui, pimpinan seharusnya duduk untuk melaksanakan APBA-P. Tapi ini tidak dilaksanakan," ungkapnya.
Baca juga: Rumah Duafa dan Insentif Nakes Terancam, DPRA belum Satu Suara Tentang APBA-P
"Tidak dilakukan rapat pimpinan untuk membahas langkah apa yang harus diambil. Kalau menerima lebih banyak seharusnya APBA-P bisa jalan. Tapi ini tidak dilakukan,” terang Damili.
Seharusnya, sambung dia, Ketua DPRA dapat mengambil sikap, apakah menerima atau tidak.
Jangan dibuat menggantung.
“Kalau dia tidak terima tentu ada alasan juga. Tapi dia bisa melihat, kalau ini kepentingan rakyat harus dilaksanakan. Pertanyaannya apa sih ruginya (adanya APBA-P)?” tanya Dalimi.
Sebab, terkait pembangunan 4.000 unit rumah duafa, terang Dalimi, Kepala Dinas Perkim Aceh sudah menjamin akan selesai sampai akhir tahun ini.
Bahkan saat ini sudah banyak kontraktor yang mendaftar untuk mengerjakannya, sebab pembangunan rumah duafa bukan melalui sistem tender melainkan e-katalog.
“Tapi mungkin yang tidak menyetujui (adanya APBA-P) pesimis, pembangunan ini tidak mungkin selesai. Cuma saya agak bingung, disatu sisi kita ingin meningkatkan perekonomian rakyat, disisi lain menolak,” kata Dalimi lagi.
Dalimi mengaku, dirinya tidak bisa melakukan apapun.
Dirinya bersama wakil ketua II dan III DPRA, Hendra Budian dan Safaruddin masih menunggu keputusan dari Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin terkait nasib APBA-P tahun 2021.
“Bisa jadi penolakan ini dikaitkan dengan penolakan DPRA terhadap laporan pertanggujawaban pelaksanaan APBA 2020. Tapi tidak ada kaitannya dengan itu," tegas dia.
"Saat kita zoom dengan Pak Ardian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), itu Pak Ardian menjelaskan dengan clear, tidak ada kaitan. Artinya (APBA-P) ini harus dilaksanakan. Apalagi silpa Aceh sangat besar,” demikian Dalimi.(*)
Baca juga: Pemerintah dan DPRA Belum Bahas RAPBA-P 2021, Program Rumah Duafa & Insentif Nakes Terancam Gagal?