Ini Syarat dan Ketentuan Pemutihan Denda Pajak Hingga Bea Balik Nama Kendaraan Dari Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS.COM - Berikut adalah syarat dan ketentuan mendapatkan pemutihan pajak kendaraan dari Pemerintah Aceh.

Seperti diketahui, Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bagi masyarakat Aceh.

Program yang sudah berlangsung sejak Selasa (30/11/2021) dan berlaku hingga 31 Maret 2022 ini diadakan dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan masyarakat.

Dalam program pemutihan pajak kali ini, Gubernur Aceh tak hanya memberi keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan (PKB), tapi juga pembebasan bea balik nama (BBNKB) dan pajak progresif.

Berikut selengkapnya, ketentuan dan syarat pengurusan relaksasi pajak kendaraan dari Pemerintah Aceh.

Baca juga: Ada Program Pemutihan Pajak dari Pemerintah Aceh, Berlaku Mulai 30 November 2021, Ini Jenis-Jenisnya

Jenis Keringanan Pajak dari Pemerintah Aceh

Aturan mengenai masa pemutihan pajak bermotor ini tertuang dalam Pergub Nomor 47 tahun 2021 pada pasal 5 ayat 1.

Mengutip info grafis yang diunggah oleh Samsat Kota Lhokseumawe di akun Instagramnya, @samsat_kotalhokseumawe, ada beberapa jenis keringanan pajak yang diberi Pemerintah Aceh pada masa pemutihan kali ini.

1. Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kriteria keringanan pembebasan denda PKB yang diberikan yaitu:

- Bagi Wajib Pajak (WP) yang telat melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya, di masa pemutihan ini akan dibebaskan dari denda keterlambatan.

- Bagi WP yang menunggak pajak lebih dari 5 tahun, cukup membayar pokok pajak sebanyak 4 tahun saja tanpa dikenakan dendanya.

Baca juga: Cara Mendapatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Pemerintah Aceh, Ini Syarat-Syaratnya

Baca juga: Segera ke Samsat, 10 Wilayah Ini Masih Ada Pemutihan Pajak Kendaraan

2. Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)

Pemerintah Aceh juga memberikan pembebasan BBNKB pada masa pemutihan kali ini.

Keringanan ini berlaku bagi WP yang ingin melakukan balik nama kendaraan bermotor atas pembelian bekas/seken, hibah atau waris, hingga mutasi dari dalam atau luar provinsi Aceh.