Baca tanpa iklan
Penilaian terhadap anggota dewan ini dilakukan secara serius.
Dan, rapor anggota DPR ini beda dengan survei opini publik tentang anggota DPR.
Rapor didasarkan pada data faktual yang diambil dari catatan kehadiran, dokumentasi sidang, dan laporan kegiatan DPR selama kurun waktu tertentu.
Tahun lalu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus memberi nilai buruk pada kinerja DPR.
Feri Amsari memberi nilai empat terhadap kinerja DPR, sedangkan Lucius memberi nilai lima.
Artinya, nilai kinerja anggota dewan perwakilan rakyat itu jauh sekali dari harapan masyarakat.
Salah satu penyebabnya karena banyak anggota DPR yang terlibat kasus korupsi.
Anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru sering merampok duit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca juga: Revisi UUPA tak Masuk Prolegnas tahun 2022, DPRA Surati DPR RI
Baca juga: Kunker Komisi V DPR RI ke Aceh Dorong Percepatan Pengembangan Bandara dan Jalur KA
Belum lagi mereka sering absen dari rapat yang tujuannya untuk mengambil keputusan penting bagi rakyat.
Namun, mereka tak ingin terlihat absen sehingga sering menitipkan absensinya kepada pihak lain.
Dalam pandangan organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), performa DPR sebagai wakil rakyat pada periode lalu tidak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola.
Yang juga mendapat sorotan, dalam membuat undang-undang, selama ini DPR dan pemerintah dinilai banyak kalangan kurang melibatkan masyarakat.
Maka, ke depan lembaga eksekutif dan legislatif hendaknya lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat atau publik dalam proses pembentukan undang-undang.
Hal ini, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Nah, selamat tahun baru dan selamat memperbaiki kinerja di tahun 2022.
Baca juga: Tgk Agam Hadiri Penutupan Masa Sidang I DPRK Sabang Tahun 2021
Baca juga: Bahas Dana Desa, Anggota DPR RI H Uma Gelar Kunjungan Kerja ke Aceh Selatan