Baca tanpa iklan
Menteri PMK juga menyoroti, bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari resiko yang bisa menimpa dirinya dan keluarganya setiap saat.
Laporan Zubir | Langsa
SERAMBINEWS.COM, LANGSA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar dengan tema 'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi'.
Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Langsa, Muhammad Kurniawan, Sabtu (4/6/2022) menyebutkan, webinar pendidikan itu dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam ramgka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menekankan bahwa UUD telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Berangkat dari semangat itu, terbitlah UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.
Implementasi SJSN itu dilaksanakan melalui 2 program yaitu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-royong.
Baca juga: BPJamsostek Pastikan Korban Meninggal akibat Bocor Gas di Sumut Dapat JKK
Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi mental,” sebut Muhadjir.
Menteri PMK juga menyoroti, bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari resiko yang bisa menimpa dirinya dan keluarganya setiap saat.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40 persen.
Oleh karenanya, Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS bersama kementerian lembaga terkait.
Dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.
Baca juga: BPJamsostek Sosialisasikan Pergub Aceh Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Kemudian salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Hal senada juga disampaikan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin, yang memandang bahwa dunia pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini.
Hal tersebut sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.
Menurutnya, kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi.
Agar nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Direktur Umum dan SDM BPJamsostek, Abdur Rahman Irsyadi, menyebutkan, sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial.
Bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa depan.
Baca juga: BPJamsostek Tanggung Biaya Korban Kecelakaan Kerja Karpel PTPN II Eks PKWT Unit Kebun Sawit Rp 1,9 M
Salah satu melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial, dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh.
Dikatakan Abdur Rahman, hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting.
Terutama dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan.
Sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan.
Webinar yang diharapkan, mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dalam bidangnya.
Seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor UNJ Komarudin, Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu.
Diskusi ini dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani, Riant Nugroho, turut hadir juga Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech.
“Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari pelajar ini bisa menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan SDM di Indonesia dimasa akan datang," imbuh Abdur. (*)
Baca juga: Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJamsostek kepada Keluarga Pekerja