Apalagi sebutnya, tantangan Pj Gubernur ke depan sama seperti gubernur definitif yaitu menyelesaikan masalah fundamental Aceh yaitu kemiskinan, pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, dan perlindugan sumber daya alam Aceh dari aksi predatoris yang mengejar keuntungan olgarkis.
“Hal lain dia juga perlu mengawal implementasi Otsus Aceh agar bisa mengarah sebagai politik kesejahteraan.
Di sini, pengetahuan sipil-demokratis lebih dikedepankan dibandingkan isting keamanan-represif.
Maka hanya figur sipil yang memiliki kompetensinya, bukan dari insting militer yang penuh sikap indoktrinatif-militeristik,” terangnya.
Terakhir tambah Kemal, Pj Gubernur juga bisa menjaga marwah Aceh sebagai entitas masyarakat yang punya cara pandang khusus tentang dirinya.
“Jangan sampai situasi kondusif saat ini, rusak lagi, sehingga alih-alih membuat masyarakat terkonsolidasi menjadi terfragmentasi,” demikian Teuku Kemal Fasya.(*)
Baca juga: Aceh bukan Daerah Konflik, Impas Tolak Pj Gubernur Aceh dari Unsur Militer