Baca tanpa iklan
"Ini adalah aspirasi rakyat Aceh kepada Pak Presiden, setelah kita kehilangan putra Aceh dengan selesainya atau diselesaikan Pak Sofyan Djalil," kata Mustafa Abubakar.
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Diaspora Global Aceh berharap Presiden RI, Joko Widodo kembali mengangkat putra Aceh, siapapun orangnya untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Ketua Diaspora Global Aceh, Mustafa Abubakar, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com dari Jakarta, Jumat (8/7/2022).
"Ini adalah aspirasi rakyat Aceh kepada Pak Presiden, setelah kita kehilangan putra Aceh dengan selesainya atau diselesaikan Pak Sofyan Djalil," kata Mustafa Abubakar.
Sofyan Djalil lengser dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan posisinya diganti mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto pada Rabu, 15 Juni 2022.
Sofyan Djalil merupakan perwakilan Aceh terakhir di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin setelah Fachrul Razi, mantan Menteri Agama yang juga putra Aceh digeser pada 23 Desember 2020.
Baca juga: Kabinet Jokowi Makin Gemuk, Presiden Akan Segera Angkat 2 Wakil Menteri Baru
Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap Presiden Joko Widodo mengabulkan aspirasi rakyat Aceh.
Menurut Mustafa, masuknya putra Aceh dalam kabinet sangatlah penting.
Selama ini, tambah Mustafa, perwakilan Aceh selalu masuk dalam kabinet pemerintah, siapapun presidennya.
"Mohonlah Pak Presiden agar wakil Aceh ada lagi di kabinet. Siapapun orangnya, bagi saya tidak penting.
Yang penting orang Aceh. Mohon diisi kembali kuota orang Aceh," ujar mantan Plt Gubernur Aceh ini.
"Kami juga akan menyurati Pak Presiden untuk meminta memperhatikan Aceh seperti perhatian yang telah diberikan selama ini," tutup Mustafa Abubakar.
Baca juga: Putra Aceh, Sayed Muhammad Muliady Masuk Bursa Calon Menpan RB Usulan Kader PDIP
Sebelumnya diberitakan, salah satu putra Aceh yaitu Sayed Muhammad Muliady SH masuk dalam bursa calon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).