Baca tanpa iklan
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aceh Resource and Development (ARC) melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas soal percepatan penyelesaian hak-hak eks kombatan, eks tapol/napol dan korban konflik di Aceh di Kriyad Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu (27/7/2022).
Kegiatan itu menghadirkan sejumlah peserta yang sekalugus menjadi pembicara.
Pada intinya, peserta mendorong agar pemerintah merealisasi semua hak-hak eks kombatan yang sudah disepakati saat damai.
Deputi II Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Tgk Amni mengatakan bahwa proses reintegrasi selama ini sudah berjalan lancar.
• Hakim Periksa Empat Saksi Kasus Penembakan Eks Kombatan GAM
Namun ada hak-hak eks kombatan yang belum tersampaikan dan terpenuhi sampai saat ini.
Seperti pembagian lahan untuk mantan kombatan yang mengalami kendala karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki wewenang untuk memberikan lahan tersebut dalam kawasan hutan.
Deputi l BRA Agusta Mukhtar menambahkan, selama ini yang menjadi permasalahan pembagian tanah untuk eks kombatan adalah banyak daerah di Aceh yang tak punya lahan.
"Adapun lahannya, tapi tidak bagus, kan sama saja. Ini masalah tanah adalah amanah MoU Helsinki," katanya.
Sementara Dosen Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Bakti Siahaan yang juga hadir dalam pertemuan itu menyebutkan jumlah eks kombatan sebanyak 37.000 lebih, tapol-napol 4.000 lebih dan korban konflik lebih dari 3.000 orang.
Dia berharap dari forum diskusi ini harus muncul keseriusan siapa dan melakukan apa untuk menyelesaikan lahan mantan kombatan, tapol-napol dan korban konflik.
• Sidang Penembakan Eks Kombatan GAM, Pelaku Pinjam Senapan dari Teman dengan Alasan Buru Babi
"Kalau diserahkan kepada BPN mereka harus ada instruksi khusus. Catatan saya mari kongkritkan untuk menyelesaikan lahan eks kombatan, tapol-napol dan korban konflik dan kemudian meminta kepada siapa pemengang mandat tertinggi sehingga masukan ini harus sampai kepada Presiden," pungkasnya.
Pembicara lain, Khairil, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh menyebutkan bahwa pihaknya sudah pernah mengirim surat ke BRA meminta jumlah data korban konfilik yang sudah menerima lahan. Namun hingga saat ini, kata dia, surat itu tidak ada jawaban.
"Dimana lahan itu akan diberikan, sebab kita tahu semua lahan di Aceh ini sudah banyak perusahaan yang berdiri. Bagaimana mekanisme pembagian lahan tersebut," tanya Khairil.
Pakar ekonomi dari USK, Dr Amri dalam pertemuan itu menyinggung masalah kemiskinan Aceh sebagaimana disampaikan BPS. Padahal, katanya, Aceh memiliki lahan dan potensi sumberdaya kelautan yang melimpah.