Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bersama DPRA menyetujui perubahan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 dengan besaran mencapai Rp 17,291 triliun, dari sebelumnya Rp 16,766 triliun.
Sementara untuk usulan belanja pembangunan RAPBA 2023, Pemerintah Aceh mengusulkan besaran belanja pembangunan sebesar Rp 10,374 triliun, turun sebesar 34,45 persen (Rp 5,571 triliun) dari APBA 2022 yang sebesar Rp 16,170 triliun.
Sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRA, Saiful Bahri atau Pon Yaya didampingi tiga wakil ketua, Dalimi (Demokrat), Hendra Budian (Golkar) dan Safaruddin (Gerindra).
Sementara dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang baru, Bustami Hamzah SE MSi mewakili Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Selain itu juga hadir anggota Forkopimda Aceh, para asisiten, staf ahli gubernur, dan sejumlah Kepala SKPA lainnya.
Dalam sidang tersebut, Pon Yaya mewakili lembaga DPRA mengucapkan selamat kepada Bustami Hamzah yang baru saja dilantik sebagai Sekda Aceh menggantikan Taqwallah.
Pria yang akrab disapa Bang Bus itu dilantik oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur, Kamis (8/9/2022).
"Selamat kepada Bapak Bustami yang telah dilantik sebagai Sekda Aceh menggantikan Bapak Taqwallah," kata Pon Yaya.
"Selamat Pak," celetuknya lagi yang mengundang tawa anggota dewan lain karena cara penyampaian Pon Yaya yang dinilai lucu.
Pon Yaya berharap Sekda baru bisa terus menjaga hubungan yang harmonis dengan legislatif.
Baca juga: Pj Gubernur Sampaikan Struktur APBA-P 2022, Diharapkan Ditetapkan Paling Lama Akhir September
Baca juga: Komisi V DPRA Sorot Program GISA, Falevi: Hanya Kegiatan Menghamburkan SPPD Bersumber APBA
"Semoga Sekda yang baru dapat terus meningkatkan hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik sebagaimana yang terjalin antara legislatif dan eksekutif selama ini," ucap Ketua DPRA.
Sementara itu, Bang Bus, saat membacakan pidato Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRA atas persetujuan perubahan KUA dan PPAS RAPBA 2022 melalui penandatanganan bersama Nota Kesepakatan Perubahan RAPBA 2022 dengan belanja pembangunan senilai Rp 17,291 triliun.
“Pada hari ini juga, kami menyampaikan Nota Keuangan RAPBA 2023 untuk belanja pembangunan senilai Rp 10,598 triliun, atau berkurang 34,45 persen atau senilai Rp 5,571 triliun dari RAPBA 2022 Rp 16,170 triliun,” ucap Bustami Hamzah.
Lebih lanjut, sebagaimana isi pidato Pj Gubernur Aceh, Bang Bus menjelaskan bahwa belanja senilai Rp 10,598 triliun itu digunakan untuk belanja operasi Rp 7,322 triliun (69,09 persen dari total belanja).
Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Selain itu, untuk belanja modal dialokasikan Rp 1,607 triliun atau 15,17 persen dari total belanja.
Terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung, bangunan, jalan, jaringan irigasi, serta belanja modal aset tetap.
Kemudian untuk belanja tidak terduga dialokasikan Rp 67,425 miliar dan belanja transfer Rp 1,6 triliun.
Sedangkan pendapatan tahun anggaran 2023 direncanakan senilai Rp 9,8 triliun, turun sebesar 36,24 % (Rp 3,552 triliun) dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp 13,352 triliun.
“Pendapatan itu kita rencanakan bersumber dari rencana Pendapatan Asli Aceh (PAA) Rp 2,805 triliun, meningkat sebesar 9,25 persen dari target rencana pendapatan Tahun Anggaran 2022 Rp 2,568 triliun,” jelasnya.
Selanjutnya, disebutkan Bustami, pendapatan transfer dari pusat direncanakan Rp 6,993 triliun, mengalami penurunan Rp 3,77 triliun dibandingkan tahun 2022 Rp 10,773 triliun.
Baca juga: APBA Turun Rp 6 T, Program JKA Tetap Berlanjut
Dengan demikian, kontribusi rencana pendapatan dana transfer dari pusat pada tahun depan terhadap APBA 2023 hanya sebesar 71,35 persen, turun 9,32 persen dari sebelumnya 80,68 persen.
Di luar itu masih ada pendapatan lain yang sah yang direncanakan Rp 1,968 triliun.
Pj Gubernur dalam pidato yang dibacakan Bang Bus menjelaskan, salah satu faktor menurunnya pendapatan ini karena mulai tahun 2023 mendatang penerimaan transfer dana otonomi khusus tinggal 1 persen lagi dari sebelumnya 2 persen setara DAU Nasional.
Tahun anggaran 2023 disebutkannya, merupakan tahun yang penuh tantangan bagi APBA terkait dengan beberapa isu, baik dari sisi kemampuan, maupun kebutuhan fiskal.
“Program-program pemulihan ekonomi daerah diperkirakan akan mengalami hambatan di tahun 2023.
Di antaranya seperti ancaman inflasi akibat penyesuaian harga BBM dan terjadinya penurunan kemampuan fiskal karena transfer dana otsus yang menurun signifikan.
Sebelumnya kita dapat 2 persen dari DAU nasional, mulai tahun depan 2023 tinggal 1 persen lagi,” kata Bustami membacakan pidato Pj Gubernur Aceh.
Sidang paripurna kemarin berjalan dengan aman dan lancar, meski di luar gedung DPRA banyak mahasiswa yang melakukan aksi demontrasi menolak kenaikan harga BBM.
Ratusan polisi terlihat berjaga di sekeliling gedung utama untuk mengamankan jalannya sidang paripurna DPRA tersebut. (her/mas)
Baca juga: APBA Turun Rp 6 T, Bagaimana Nasib JKA? Falevi: Selama Kami di DPR, Kami Pastikan JKA Tetap Ada
Baca juga: Mulai Tahun 2023, APBA Berkurang Rp 6 Triliun, Pakar Ekonomi Aceh Sebut Dampaknya Sangat Serius