Berita Banda Aceh
Mulai Tahun 2023, APBA Berkurang Rp 6 Triliun, Pakar Ekonomi Aceh Sebut Dampaknya Sangat Serius
Selama ini Aceh menerima dana Otsus Rp 8 triliun setiap tahun, maka mulai tahun 2023, dana otsus yang diterima Provinsi Aceh berkurang menjadi Rp 2 tr
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Selama ini Aceh menerima dana Otsus Rp 8 triliun setiap tahun, maka mulai tahun 2023, dana otsus yang diterima Provinsi Aceh berkurang menjadi Rp 2 triliun.
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Mulai tahun depan atau 2023, anggaran Aceh akan berkurang drastis.
Hal ini akibat menurunnya alokasi dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Selama ini Aceh menerima dana Otsus Rp 8 triliun setiap tahun, maka mulai tahun 2023, dana otsus yang diterima Provinsi Aceh berkurang menjadi Rp 2 triliun.
Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) yang bisa disepakati hanya Rp 10 triliun lebih.
Artinya berkurang Rp 6 triliun dibanding anggaran belanja tahun 2022 senilai Rp 16 triliun lebih.
Baca juga: Pj Gubernur Minta ‘Bantuan Khusus Presiden, Jaga Kestabilan APBA 2023 Dampak Dana Otsus Berkurang
Pakar Ekonomi atau Ekonom Aceh, Rustam Effendi, menilai pengurangan penerimaan Aceh tersebut akan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Tanoh Rencong.
“Soal dampak sudah pasti ada dan nyata. Kehilangan dana sebesar hampir Rp 4 triliun sangat memukul kapasitas fiskal Aceh.
Ujungnya daya dorong terhadap ekonomi makin lemah, apalagi Aceh tidak punya sumber penerimaan lain,” sebutnya kepada Serambinews.com, Jumat (19/8/2022).
Apalagi data terakhir, ekonomi Aceh yang paling rendah prtumbuhan di Pulau Sumatera.
Menurut Rustam, kehilangan setengah dana otsus akan menjadi persoalan serius bagi Aceh ke depan, meski selama ini anggaran yang ada banyak menjadi Silpa.
Baca juga: Topik Hangat Aceh, Bendungan Tiro Dicoret dari PSN Hingga Dana Otsus dan Investasi yang Mandek
“Aceh harus upayakan sumber-sumber lain, seperti dana DAK (fisik dan non fisik).
Kalau PAD tidak mungkin bisa bisa didongkrak lagi,” kata Rustam yang juga Dosen Ekonomi di Universitas Syiah Kuala (USK) ini.
Terhadap persoalan serius tersebut, Rustam memberikan beberapa pandangannya kepada Pemerintah Aceh dalam menyikapi kondisi APBA yang terbatas saat ini, sehingga ekonomi Aceh bisa diselamatkan.
