Buah Simalakama PORA di Pidie

PEMERINTAH Kabupaten Pidie memohon pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) yang seharusnya berlangsung November 2022, ditunda ke Juni 2023 karena arena-arena (venue) belum rampung.

Sedangkan Ketua Umum KONI Aceh, H Muzakir Manaf secara tegas menyatakan, “PORA Pidie tak ditunda.

Apa yang sudah kita putuskan, PORA harus sesuai jadwal.

” Sebab, kata Mualem, PORA merupakan ajang seleksi atlet terbaik Aceh.

Yang terbaik dari PORA akan dipersiapan mewakili Aceh ke Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumut.

Karena begitu pentingnya ajang PORA, maka tak ada istilah untuk menunda lagi.

“Tim akan turun ke lapangan mengecek kesiapan Pidie sebagai tuan rumah.

Bila di sana hanya siap untuk sejumlah cabang, maka cabor yang tak siap dipindahkan ke kabupaten/kota lain.

Itu solusi supaya kepastian PORA tetap berlangsung,” kata Mualem.

Dalam suratnya kepada Pemerintah Aceh beberapa hari lalu, Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto menyatakan, dengan waktu persiapan yang hanya tinggal kurang dari dua bulan, sangat tidak mungkin bagi Pemkab Pidie untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan di kabupaten itu.

Menurut Wahyudi, secara lisan atau prinsip, Pj Gubernue Achmad Marzuki sudah setuju pendundaan PORA.

Akan tetapi, sekali lagi, KONI Aceh selaku leading sektor kegiatan itu menyatakan tak akan menunda PORA.

Sebab, akan mengganggu banyak agenda lain yang sudah terencana secara berurut.

Termasuk kabupaten/kota lainnya juga ikut terganggu, terutama terkait dengan pemusatan latihan atlet-atlet mereka untuk PORA.

Apalagi, penundaan mencapai tujuh bulan.

Ini besar sekali dampaknya, termasuk bagi para atlet.

Di sisi lain, sesungguhnya PORA bukan hanya untuk menjaring atlet-atlet semusim yang disiapkan ke PON, tapi lebih dari itu pemerintah provinsi juga ingin memberikan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas bagi kabupaten/kota.

Jadi jangka panjangnya, adalah pengadaan venue-venue olahraga berkelas di kabuoaten/ kota.

Dan, karenanya pula, tuan rumah PORA itu digilir dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya.

Sebab, saat ini ada begitu banyak kabupaten/kota di Aceh yang sangat minim sarana dan prasarana olahraga yang berkelas standar nasional.

Padahal, di provinsi lain saat ini kabupaten/ kota sedang berlomba-lomba mengadakan arena-arena olahraga berkelas internasional.

Karenanya, melalui penunjukan sebagai tuan rumah PORA, diharapkan setelah event olahraga tingkat provinsi itu kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah memiliki prasarana dan sarana olahraga yang baik.

Untuk tujuan itu pula, setiap kali pelaksanaan PORA, Pemerintah Aceh menggelontorkan dana yang tidak sedikit.

Untuk PORA di Pidie, menurut Kadispora Aceh, pemerintah provinsi sudah menggelontorkan dana Rp 130 milyar.

Dengan rincian, tahun 2020 sebesar Rp 20 miliar, tahun 2021 sebanyak Rp 90 miliar, dan tahun 2022 dialokasikan sebanyak Rp 20 miliar.

Padahal, PORA sebelumnya di Aceh Timur anggarannya Rp 60 miliar dan PORA Aceh Besar Rp 80 miliar.

Untuk PORA di Pidie, kita melihat masalahnya sekarang sudah seperti “buah simalakama.

” Jika dipaksakan venue-venue yang baru mulai dikerjakan harus rampung di akhir September, kita khawatir kualitasnya, --seperti kata orang awam-- akan asal-asalan, tidak sebagaimana diinginkan.

Itu artinya, anggaran besar cenderung mubazir.

Bukan hanya itu, tidak tertutup kemungkinan pengerjaan yang tidak sesuai rencana juga bisa bermasalah dengan hukum di kemudian hari.

Oleh karenanya, kita setuju dengan selusi yang direncanakan KONI, untuk cabang-cabang olahraga yang tak siap digekar di Pidie dipindahlan ke kabupaten/kota lain.

Dan, PORA tetap akan berjalan sesuai rencana.

Sedangkan, venue-venue yang sudah telanjur mulai dibangun di Pidie tentu harus diselesaikan secara baik sesuai spesifikasinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.

Jadi, yang ditawarkan KONI Aceh adalah “winwin sulution”.

Dan, kita setuju itu.

Nah?!