Baca tanpa iklan
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memutakhirkan data-data dari 39 juta kepala keluarga (KK) yang disusun ke dalam Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PK22) bersama dengan kementerian/lembaga terkait.
“Dalam kegiatan PK21, BKKBN berhasil mendata 68.487.139 KK di Indonesia.
Dari jumlah itu, sebanyak 39 juta kepala keluarga (KK) atau 60 persennya telah dilakukan dalam pemutakhiran data tahun 2022,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Rakornas Pemutakhiran PK22, di Jakarta, Senin (19/9/2022).
Hasto menekankan pendataan keluarga adalah amanah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai petunjuk arah bagi keberlangsungan kebijakan pemerintah seperti percepatan penurunan stunting serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
Pendataan keluarga juga dipadu padankan dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
Oleh karenanya, setidaknya setiap lima tahun BKKBN akan melakukan pendataan keluarga, dengan pemutakhiran yang digelar setiap setahun sekali.
Pemutakhiran rutin dilaksanakan karena pendataan keluarga menjadi inti utama mengentaskan masalah kependudukan yang menyasar pada keluarga.
Hasto turut menyatakan data dalam PK22 merupakan data sektoral yang dapat digunakan oleh kementerian/lembaga untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi sesuai dengan nama dan lokasi tempat tinggal target sasaran masing-masing.
Baca juga: Sekda Bireuen Isi Seminar Nasional BKKBN Penurunan Stunting
Baca juga: BKKBN Aceh Yakin Pelayanan Sejuta Asektor Berjalan Sukses
Dengan demikian Hasto berharap validasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menggunakan PK22 dapat semakin akurat, dalam melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
Ia juga berterima kasih pada kementerian/lembaga terkait yang telah mendukung pemutakhiran data PK22 berjalan dengan kondusif dan optimal.
Data Keluarga tersebut, kata Dokter Hasto, adalah data sektoral yang dapat digunakan oleh Kementerian atau Lembaga lain untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address sehingga validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat.
“Saya turut mengucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK, Kementerian PUPR, Kominfo dan Badan Informasi Geospasial yang telah mendukung pemutakhiran data keluarga 2022,” ujar Hasto.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menyatakan pemutakhiran PK-22 telah dilaksanakan sejak tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2022.
Teguh menuturkan jika pemutakhiran PK-22 mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan.
Dengan rincian 5.222 manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.
Teguh berharap hasil pemutakiran dapat semakin memperinci data yang telah tersusun dalam PK21, serta membantu kementerian/lembaga terkait mencapai target sasarannya masing-masing.
“Tujuan utamanya adalah untuk operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana),” kata Teguh. (antaranews.com)
Baca juga: Posyandu Diminta Tak Sepelekan Bobot Anak, Kepala BKKBN: Protein Hewani untuk Cegah Stunting
Baca juga: Satukan Ritme Kerja Pencegahan Stunting, BKKBN Rekonsiliasi Satgas PPS di Aceh