Sebaliknya, tambah Ismail, mereka nilai tinggi, namun jarang masuk kerja.

“Malah itu yang diterima, ini sungguh menimbulkan faktor permasalahan baru, jadi dilema bagi semua pihak,” tambahnya.

Ia berharap, seharusnya Pemko mengambil kebijakan yang benar-benar yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang.

“Karena hanya mereka yang tau, mana yang bisa bekerja atau tidak,” tutupnya. 

Padahal, lanjutnya, pihak DPRK telah melakukan koordinasi dengan pemerintah.

Selain itu, jika ribuan tenaga honorer tersebut diberhentikan, maka akan menimbulkan persoalan terbaru yakni angka pengangguran semakin bertambah. 

Terlebih sebagian dari mereka sudah bekerja selama puluhan tahun dengan gaji yang diterima tidak seberapa.

Tentu sangat disayangkan apabila tidak disikapi dengan bijak.(*)