Bima Kritik Lampung

Pejabat di Lampung Ketar-ketir, Tim Mahfud MD Datangi Rumah Bima, Selidiki Intimidasi

Penulis: Sara Masroni
Editor: Amirullah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pejabat di Lampung bakal ketar-ketir, Tim Mahfud MD langsung datangi rumah Bima, selidiki adanya dugaan intimidasi terhadap orang tua TikToker itu.

Sebelumnya diberitakan Mahfud MD ikut turun tangan tanggapi soal kasus Bima kritik Lampung hingga diduga mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum.

Menko Polhukam itu menegaskan tak boleh diam bila aparat ikut-ikutan dalam kasus ini.

Apalagi terkait adanya dugaan intervensi terhadap orang tua Bima yang ada di Lampung beberapa hari lalu.

Baca juga: Ditanya soal Intimidasi Orang Tua Bima, Gubernur Lampung Marahi Wartawan: Kamu Itu!

Kasus Bima kritik pembangunan Lampung ini mendapat atensi publik yang besar, termasuk pejabat sekelas Menko Polhukam Mahfud MD.

"Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube R66 Newlitics, Senin (17/4/2023).

Menko Polhukam itu juga berencana akan mendalami kasus ini dan menolak tindakan aparat penegak hukum bila benar terlibat melakukan intervensi terhadap Bima.

"Saya hari Senin bisa melakukan pendalaman,” kata Mahfud.

“Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu," tegasnya.

Baca juga: Kala Mahfud MD Turun Tangan soal Kasus Bima Lampung, Tegaskan Tak Boleh Diam Bila Aparat Ikut-ikutan

Hotman Paris Siap Bantu

Sementara Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan siap membantu Bima terkait permasalahan yang dihadapi warga Lampung itu bila dibutuhkan.

"Halo Bima anak Lampung, banyak bener orang DM dan WA saya, ada apa sih Bima? Masalah apa dengan bupati. DM saya, terangin kasusmu," ucap Hotman dikutip dari Instagramnya.

"DM saya kalau ada masalah. Jangan takut, hidup hanya sekali, nyali," tambahnya.

Sementara publik khususnya di media sosial ramai-ramai mendukung Bima atas kasus yang dihadapinya saat ini.

Orang tua Bima di Lampung diduga mendapat intervensi dari pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah setempat.

Publik kemudian ramai-ramai mendorong agar KPK bergerak memeriksa para pejabat di Lampung karena dinilai lambatnya pembangunan di provinsi tersebut.

Halaman
1234

Berita Terkini