SERAMBINEWS.COM - Aceh termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang cepat dan mampu pengendalikan inflasi daerahnya yang tinggi.

Pada Juli 2022 lalu, angka inflasi Aceh mencapai 6,97 persen, namun berangsur turun pada April 2023 menjadi 4,05 persen.

Setelah angka inflasi daerah turun dan berada di bawah angka inflasi rata-rata nasional yakni 4,33 persen, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam rapat evaluasi pengendalian inflasi provinsi di Indonesia yang dilaksanakan setiap awal bulan, tak lagi menyebut-nyebut nama provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang angka inflasi daerahnya tinggi, di atas rata-rata nasional.

Tapi, sudah mengarah kepada provinsi lain yang angka inflasi daerahnya berada di atas rata-rata nasional.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama Sekda Aceh, Bustami Hamzah, serta anggota Forkopimda Aceh yang selalu hadir dalam rakor inflasi bulanan menjadi lega, senang, dan gembira, karena perhatian Mendagri Tito Karnavian, mulai April lalu tidak lagi ke Aceh, melainkan sudah beralih ke daerah lain yang angka inflasi daerahnya masih berada di atas rata-rata nasional.

Baca juga: Irjen Kemenag Lepas 393 Jamaah Calon Haji Kloter 1 Aceh

Penurunan angka inflasi Aceh yang sudah berada di bawah rata-rata nasional berarti bahwa bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada Disperindag Aceh senilai Rp 10 miliar, untuk membantu pengendalian dan penurunan angka inflasi daerahnya, sudah menampakkan hasil yang nyata.

Angka inflasi Aceh pada April 2023 lalu sudah turun menjadi 4,05 persen dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 4,33 persen.

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Sekda Aceh, Bustami Hamzah, mendengar angka inflasi Aceh sudah turun, kata Mendagri Tito Karnavian, mereka pun tersenyum gembira.

Namun begitu, kata Mendagri, tahun anggaran 2023, masih ada delapan bulan lagi, angka inflasi Aceh yang sudah turun dan berada di bawah angka inflasi rata-rata nasional itu, perlu terus dikendalikan, jangan sampai melampui rata-rata nasional lagi, pada bulan-bulan berikutnya.

Pj Gubernur Aceh bersama Sekda Aceh dalam arahan dan amanahnya kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Satgas Pangan, dan kepala dinas tehnis terkait pengendalian inflasi daerah menyatakan, angka inflasi daerah yang sudah cenderung menurun ini harus terus dijaga, terutama dalam pendistribusian, bahan kebutuhan pokok yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi kelompok makanan seperti beras, minyak goreng, ikan, gas Elpiji 3 Kg, cabai merah, dan bawang merah, terus dikendalikan stok dan harganya dengan strategi yang sudah dilaksanakan selama ini.

Distribusi, stok, serta harga komoditi bahan pangan dan Elpiji 3 Kg, pada tingkat pengecer di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh, yang menjadi ukuran angka inflasi Aceh bagi Badan Pusat Statistik (BPS), perlu terus dipantau, jangan sampai stoknya menipis hingga membuat harganya kembali melambung tinggi.

Kadisperindag Aceh, Ir Mohd Tanwier, mengatakan, sampai bulan Mei ini, pihaknya masih terus mengontrol gejolak harga bahan pangan yang bisa meningkatkan angka inflasi Aceh. Pada bulan ini, sebutnya, harga telur melonjak hingga Rp 52.000/lemping.

Untuk mengatasi gejolak harga telur ayam ras tersebut, kata Kadisperindag Aceh, pihaknya sudah melakukan operasi pasar telur, di depan kantor Disperindag Aceh.

Dalam operasi pasar itu, menurut Mohd Tanwier, pihaknya menjual 1.156 lemping telur ayam ras dari Sumatera Utara kepada masyarakat dengan harga murah Rp 42.000/lemping (30 butir), di bawah harga pasaran umum.

Baca juga: Kepala BKKBN Aceh: Tahun 2024 Stunting Harus Turun 14 persen

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Lhokseumawe dan Meulaboh, dengan tujuan yang sama yaitu untuk menekan laju kenaikan harga telur, agar harga telur ayam ras di daerah tersebut bisa stabil kembali.