Terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ratusan pengungsi Rohingya ke Sumatera Utara yang menguntungkan agen karena dibayar, Polres Pelabuhan Belawan belum melakukan penyelidikan.

Sejauh ini polisi hanya memberi pengamanan lokasi dan terus berkoordinasi dengan imigrasi, pemerintah daerah dan UNHCR.

"Belum ada penyelidikan. Sejauh ini kami sifatnya pengamanan lokasi pengungsi dan sudah memasang garis polisi," katanya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi menyebut, pasca 156 pengungsi Rohingya tiba, pihak UNHCR tak bisa dihubungi.

Sehingga, sampai malam pergantian tahun atau 1 x 24 jam pengungsi Rohingya tiba, pemerintah daerah dan aparat tak bisa berkomunikasi dengan Badan PBB  urusan Pengungsi itu.

"Sedikit tambahan laporan bahwa sampai malam ini UNHCR belum bisa kami hubungi dan hadir disini,"kata Agung saat melaporkan situasi terkini pengungsi Rohingya kepada Panglima TNI dan Kapolri melalui meeting zoom, di lapangan Benteng Medan, Minggu (31/12/2023) malam.

Sementara itu, Panglima TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan kepada Lantamal I Belawan untuk menghalau pengungsi Rohingya masuk ke perairan Sumatera Utara.

Bahkan, Angkatan Laut Indonesia dengan Angkat Laut India sempat saling dorong supaya mereka tak masuk ke Indonesia maupun India.

Disebut, angkatan Laut India mendorong pengungsi masuk ke Indonesia, sementara Angkatan Laut Indonesia juga menolak.

"Saya sudah memerintahkan Lantamal untuk menghalau sebenarnya. Kemarin ada tarik menarik antara angkatan laut India dengan kita,”

“Angkatan Laut India mendorong pengungsi itu masuk ke kita. KRI kita juga mendorong agar keluar,"kata Agus saat menyampaikan pesan kepada Kapolda Sumut, Pangdam I Bukit Barisan dan PJ Gubernur Sumut, Minggu (31/12/2023) malam di lapangan Benteng Medan.

Di sisi lain, Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin masih belum tahu bagaimana penanganan pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayahnya.

Ia menyampaikan, ratusan pengungsi Rohingya tersebut telah diberikan bantuan dasar seperti obat-obatan dan makanan.

"Secara awal kita sudah berikan bantuan kebutuhan dasar, nanti kita tangani dengan mekanisme yang ada sesuai arahan dari atas, tentunya kita cek kesehatan, dan hal-hal yang lain juga," ungkapnya, Minggu (31/12/2023).

Lalu, saat disinggung apakah pemerintah Sumatera Utara akan menampung para pengungsi Rohingya ini, Hassanudin mengaku belum mengetahuinya.