SERAMBINEWS.COM – Badan PBB yang mengurus Pengungsi (UNHCR) memintah kepada pemerintah untuk memudahkan akses penampungan terhadap pengungsi Rohingya di Sumatera Utara (Sumut)

Diketahui, sebanyak 157 pengungsi Rohingya yang mendarat pada Sabtu (30/12/2023) masih bertahan di Pantai Mercusuar, Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mereka belum mendapat tempat penampungan sementara dan saat ini kondisi para etnis Rohingya itu memprihatinkan.

Hal itu diungkapkan oleh Protection Assistant United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Oktina Hafanti.

Kondisi memprihatinkan itu karena akses menyuplai makanan bagi para pengungsi cukup jauh dan ketiadaan air bersih untuk mereka.

"Kondisi di sana sangat memprihatinkan, air bersih tidak ada, pasokan makanan harus disupport dari desa setempat,”

“Kemudian sumur bor tidak ada jadi memang kondisinya masih sangat memprihatinkan," ujar Oktina kepada wartawan usai rapat di kantor Gubernur Sumut, Jumat (5/1/2024), dikutip dari TribunMedan.

Baca juga: HOAKS - Pengungsi Rohingya Masuk ke Indonesia karena Kesalahan Sistem dan Kelemahan Pertahanan RI

Oktina berharap pemerintah dapat menggeser lokasi penampungan agar bisa lebih dekat dengan akses air bersih.

"Untuk itu kita mencoba memohon kepada pemerintah untuk bisa mungkin sedikitnya digeser agar akses bantuan bagi mereka itu bisa cepat," tambahnya.

Peran UNHCR, kata Oktina, akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam menampung pengungsi. 

"Kita tetap mendukung pemerintah dalam artian baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi,”

“Jadi dari hari pertama UNHCR sudah berada di lapangan, sudah berada di tempat kami juga mensupport makanan dan juga minuman. Alhamdulillah disupport juga oleh Pemkab setempat dan provinsi," ujarnya.

Ia menambahkan, usai 14 hari penampungan hingga 14 Januari 2024, pihaknya akan menunggu rujukan pemerintah terhadap langkah selanjutnya.

"Jadi kita ikut saja dengan pemerintah sampai tanggal 14 nanti. Pemerintah akan merujuk tempat untuk pengungsi dan di situ kita akan suppport pengungsi," katanya.

Saat ini, berdasarkan catatan, jumlah pengungsi yang datang ke Deliserdang sebanyak 157 orang dengan rincian 86 laki-laki dan 71 perempuan.

Sementara yang sudah teregistrasi dan memiliki kartu UNHCR ada sebanyak 83 pengungsi.

"Yang sudah punya kartu 83 orang tapi tetap kami registrasi sedetil mungkin cuma karena keterbatasan akses ke sana maka kami hanya melakukan pra registrasi dulu nanti akan diregistrasi secara lanjut," pungkasnya.

Baca juga: Warga Tolak Penampungan Pengungsi Rohingya di Asrama PMI Ajuen Jeumpet Aceh Besar, Ini Alasannya

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bersama IOM dan UNHCR serta Polda Sumut mengadakan rapat terbatas terkait pengungsi Rohingya yang masuk ke Sumut, Jumat (5/1/2024).

Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Basarin Yunus Tanjung mengatakan para pengungsi Rohingya ditampung di Kabupaten Deliserdang hingga 14 Januari 2024.

"Saat ini sedang ditampung di Kabupaten Deliserdang rencananya hingga 14 Januari 2024. Nanti akan dikaji apa yang akan dilakukan selanjutnya," ujar Basarin usai saat diwawancarai usai rapat.

Dikatakan Basarin, melalui rapat tersebut, pihaknya menyiapkan langkah-langkah untuk menghimpun informasi terkait kondisi para pengungsi.

"Pertama tadi sudah menghimpun informasi terhadap semua instansi baik itu instansi pemerintah, NGO maupun badan-badan yang ditunjuk oleh PBB di sini, ada UNHCR untuk penanganan Rohingnya ini," ujarnya.

Basarin mengatakan, saat ini, para pengungsi Rohingnya sudah ditangani oleh pihak IOM serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk menyuplai makanan.

"Kita tahu di sini para pengungsi Rohingya ini sudah ada kurang lebih lima hari, tadi untuk penanganan kedaruratan sudah ditangani IOM,”

“kemarin itu sudah ada dari Baznas untuk menyuplai makanan ke sana, sekarang sudah ditangani IOM," katanya.

Baca juga: Terkait Pengungsi Rohingya, Kantor Berita PBB Sebut Mahasiswa Aceh Sudah Termakan Hoaks di Medsos

Kemudian, kata Basarin, pemerintah daerah Kabupaten Deliserdang juga sudah meninjau untuk melihat kondisi di sana.

Ia juga tidak menampik adanya isu penolakan dari warga setempat.

"Isu isu (penolakan) ini sudah masuk ke kita informasinya dan maka dari itu sejak awal kita mengantisipasi ini jangan sampai ada gesekan dengan masyarakat lokal dengan hal ini," ujarnya.

Basarin memastikan pihak pengamanan terus berjaga-jaga untuk memastikan tidak adanya gesekan-gesekan dan mengganggu kondusivitas di lokasi.

"Mudah-mudahan sampai saat ini masih ada pengamanan dari Babinsa tadi juga dari Koramil, Camat, sehingga informasi yang berkembang di sana akan jadi pertimbangan kita untuk menangani selanjutnya,”

“Menuju tanggal 14 nanti itu nanti akan ada keputusan. Yang kita putuskan hari ini adalah rapat terbatas dulu," pungkasnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)