Dikatakannya, kewajiban negara untuk membayar gaji ASN paling telat setiap tanggal 2.

Ketika sampai hari ini, Kamis (11/1/2023) ada yang belum dibayarkan, mereka akan cemas dalam 10 hari masa kerja tersebut.

“Ini yang tidak diperhatikan oleh banyak pimpinan. Mereka merasa ini bukan sesuatu yang berdampak negatif,"

"Seharusnya ini mendapat prioritas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintahan,” paparnya.

Askalani menilai, persoalan apa yang terjadi di Kabupaten Bireun ini sangat riskan dan berdampak langsung bagi kinerja level bawah.

Sehingga hal pertama yang dilakukan adalah dengan langkah cepat yang harus diambil oleh Pj Bupati Bireuen.

“Tapi kalau ini masih membutuhkan waktu, kemudian dilama-lamakan hingga tanggal 15. Menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir dan tidak sehat,” ujarnya serya meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk membangun relasi sehingga tidak menimbulkan kekacauan baru.

Disisi lain, Askalani berpesan kepada daerah-daerah dengan kemampun keuangan terbatas diharapkan dapat melakukan inovasi dengan mencari sumber alternatif pembiayaan.

Sehingga bukan hanya kepentingan pemerintah yang mendapat keuntungan tapi juga dengan kepentingan publik lainnya.

“Kalau sampai hari ini ada kepala daerah dalam kerjanya yang sudah dianggap tidak sukses, maka tidak perlu heran Mendagri bisa saja mengganti dengan yang lain,"

"Sudah ada beberapa kepala daerah yang diganti dengan orang-orang yang cakap,” pungkasnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)