"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya.

"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ratama Saragih yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan.

Kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi.

"Seharusnya caranya lebih santun lagi ya. Jangan mengedepankan emosional. Paling tidak pegawai mengkonsultasikan ke kepala puskesmanya untuk mengambil tindakan. Nah ketika ibu itu konsultasi jadi kapusnya ini memberikan dispensasi, keringanan. Ini untuk menghindari malpelayanan publik," kata Ratama.

Bila warga tidak membawa KTP, seharusnya puskesmas lebih bijak lagi. Apalagi Puskesmas Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan ini memiliki akreditasi yang unggul dibanding puskesmas lainnya di Tebingtinggi.

"Kan sudah akreditasi, harusnya lebih bijak untuk hal seperti ini. Misalkan gak bawa KTP, ya dibantu menjeput. Atau hanya perlu difoto oleh keluarga di rumah atau seperti apa," pungkasnya.

(TRIBUNNETWORK/TRIBUNNEWSWIKI)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com

Baca juga: Seleksi CPNS 2024, Berikut Formasi Paling Dibutuhkan dalam Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024

Baca juga: Daftar Kebohongan Israel Selama Selama Konflik 7 Oktober Pecah, Hasil Investigasi Ternyata Bohong