SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Aceh 2, H. Ruslan M Daud (HRD) meluapkan kemarahannya atas keterlambatan penyelesain proyek rehab Bendung Daerah Irigasi Krueng Pasee yang tak kunjung selesai sampai sekarang.

Kekecewaan tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air terkait Pembahasan Anggaran RAPBN tahun 2025 di Hotel JW Marriot Jakarta pada Selasa malam tanggal 3 September 2024. 

HRD menegaskan bahwa penyelesaian Bendung  Daerah Irigasi Krueng Pasee harus benar-benar dikebut karena sudah berlarut-larut lama sekali.

“Untuk kesekian kalinya saya sampaikan, bahwa Krueng Pasee ini adalah urat nadi untuk ratusan ribu masyarakat petani di 2 kabupaten yaitu Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Baca juga: HRD Minta Dirjen Perumahan untuk Segera Merealisasi RUSUN untuk Polda Aceh

Ada sedikitnya 8,000 hektar sawah yang bersumber airnya dari Krueng Pasee. Masyarakat sudah lama sekali menderita karena tidak bisa turun ke sawah.

Tolong ini menjadi atensi khusus Pak Dirjen SDA. Jangan main-main dengan hajat hidup orang banyak” tegas HRD.

Tidak hanya kepada Dirjen, Politisi PKB tersebut juga menyampaikan kemarahannya kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan jajaran yang juga hadir dalam rapat tersebut.

“Saya juga mau mengingatkan kembali, Kepala Balai yang di Aceh untuk lebih peka. Jangan cuma duduk di kantor menerima laporan tanpa mengetahui kondisi real di lapangan.

Saya hampir setiap hari menerima protes masyarakat dan meminta tolong terkait penyelesain Krueng Pasee ini.

Kalau memang tidak mampu kerja, tolong Pak Dirjen evaluasi kembali kinerja Kepala Balai, Kasatker dan PPK terkait ini. Sebaiknya mundur saja” minta HRD. 

Baca juga: HRD Fokus Menangkan Mu’Min untuk Bireuen

Berkenaan dengan hal tersebut, HRD meminta supaya anggaran untuk pembangunan di Aceh menjadi prioritas dan jangan dipotong terus menerus.

“Ini mohon maaf Pak Dirjen, saya perhatikan, Aceh selalu menjadi korban pemotongan anggaran. Jika ada penyesuaian anggaran, Aceh selalu dianaktirikan.

Seolah-olah pembangunan untuk Aceh enggak perlu. Padahal kalau Pak Dirjen sadar sejarah, pengorbanan orang Aceh terdahulu dalam memerdekakan bangsa ini sungguh tidak ternilai.

Makanya ironis kalau sekarang kita malah cuma menikmati hasil perjuangan mereka tanpa menghargainya sedikitpun. Untuk itu, kita minta supaya Aceh juga mendapat anggaran yang proportional layaknya provinsi-provinsi lain” timpal HRD. 

Lanjutkan Pembangunan Pengaman Pantai Jeumpa