"Itu hasil audit BPK periode 2012-2018, teman-teman bisa cari sendiri," ucapnya.

Pembahasan lanjut ke periode ketiga penggunaan dana otsus, yang juga merupakan periode kedua kepemimpinan Irwandi Yusuf bersama Nova Iriansyah (2017-2022).

Saat itu, di tahun pertama kepemimpinan Irwandi, Aceh sedang dihebohkan dengan konflik anara eksekutif dan legislatif, yang dipicu dengan keinginan Irwandi untuk mempergubkan APBA 2018.

Steffy lalu menanyakan ke Irwandi mengapa ia memutuskan untuk mempergubkan APBA.

Irwandi lalu menjawab, ia mengambil keputusan itu karena tidak setuju dengan keinginan anggota DPRA.

"Ada permintaan anggaran dari anggota dewan. Jumlahnya kalau ditotal Rp 2,5 triliun. Saya tidak boleh mengiyakan, sehingga saya pergubkan," jelas Irwandi.

Baca juga: Memalukan, Pimpinan Dewan Dapat Sembako

Baca juga: Rapat Musdus di Salah Gampong di Aceh Utara Ricuh, Warga Ajukan Mosi tak Percaya kepada Keuchik

Pertimbangan selanjutnya, sebagaimana disampaikan Steffy adalah hasil audit BPK terhadap dana otsus tahun 2014-2018.

Dana tersebut, sebesar 45,34 persennya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 22,56 persen untuk pendidikan, 13,52 persen untuk kesehatan.

Lalu 10,57 persen untuk ekonomi rakyat, 3,63 persen untuk kemiskinan, 2,35 persen untuk sosial, dan 2,3 persen untuk keistimewaan Aceh.

"Jadi memang lebih banyak ke infrastuktur, lalu BPK menemukan banyak masalah di situ,"

"Jadi dengan menimbang berbagai faktor, maka diupayakan ketika Bang Wandi menjabat agar dipergubkan, agar bisa digunakan maksimal seperti periode pertama menjabat," jelas Steffy.

Tahun 2018 juga merupakan tahun Irwandi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi saat ditangkap, menurutnya proyek belum berjalan. Dana belum ada dan sedang dalam perencanaan.

"Jadi kita harus bicara by data, jangan bicara by opini politik," timpalnya.

Baca juga: Sambut Idul Adha 1446 H, MPU Minta Pemerintah Fasilitasi Pawai Takbir Keliling

Baca juga: Dilantik Jadi CPNS Bawaslu RI, Khadafi Syah Mundur dari Jabatan Komisioner Bawaslu Abdya

Steffy juga membeberkan hasil audit BPK tahun 2019-2022 saat Irwandi telah berada di tahahan KPK.

Dimana ditemukan masalah di infrastruktur, regulasi tidak komprehensif, kordinasi lemah, kewenangan tidak jelas, dan proyek yang tidak mencapai target.